Khawatir Jadi Bandar Pilkada, Polri Diminta Tutup Akses Bandar Judi Online

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta Polri menindak tegas para bandar judi online/Net

Mabes Polri melalui Satgas Merah Putih diminta bergerak untuk membubarkan, menangkap, dan menutup akses judi online yang semakin merajalela sekarang ini. Pasalnya, para bandar judi ini berpotensi 'meramaikan' Pilkada Serentak 2020.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane khawatir, hasil judi online digunakan untuk mensponsori para kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020 mendatang.

“Sebab judi online itu terorganisir, terstruktur, dan masif. Serta tidak tersentuh hukum. Terbukti jajaran Polri membiarkannya marajalela hingga kini,” kata Neta dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/7).

Dibeberkan Neta, di masa pandemik Covid-19 ini tren judi online justru kian marak. Pasalnya, banyak orang yang “di rumah saja” butuh hiburan dan butuh pemasukan dana segar.

Sehingga mereka cenderung mencari hiburan sambil berspekulasi melalui judi online. Tak heran jika pemasukan para bandar judi online ini mencapai ratusan miliar rupiah per hari.

“Untuk mengamankan agar judi online ini tetap beroperasi, para bandar membentuk konsorsium yang dipimpin oleh Bong alias RBT. Konsorsium membangun servernya jauh dari Jakarta, yakni di Vietnam, Kamboja, dan Filipina,” bongkar Neta.

Sementara markas besarnya berada di Jl Gunawarman, Jakarta Selatan. Setiap sore hingga malam hari di depan markas RBT selalu dipenuhi oleh mobil oknum jenderal purnawirawan.

Untuk itu, IPW mendesak Satgas Merah Putih Polri yang selama ini begitu sigap memburu bandar narkoba, bisa segera memburu dan mengamankan para bandar judi online.

“Memang sangat aneh, saat ini Bareskrim Polri sudah memiliki unit Patroli Siber tapi kenapa tidak mampu memburu praktik-praktik perjudian online yang kian marak, yang markasnya hanya 'selangkah' dari Mabes Polri?” tanya Neta.

Neta khawatir, jika judi online ini dibiarkan, para bandarnya akan masuk mensponsori jago-jagonya yang akan bertarung sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak Desember mendatang.

Jika dibiarkan saja, dampaknya nanti akan sangat luas. Para bandar tidak hanya mengembangkan bisnis perjudian online ke daerah, tapi juga akan terlibat dalam berbagai proyek pengadaan di daerah.

Bahkan berpotensi menguasai lahan-lahan pertambangan maupun perkebunan di daerah tempat jagoannya yang memenangkan pilkada tersebut.

“Untuk itu Tim Satgas Merah Putih Polri perlu segera bertindak tegas menjaga Marwah Merah Putih Indonesia, dengan membubarkannya dan menangkapi para bandarnya serta menutup semua akses perjudian onlinenya,” demikian Neta.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53