Belum Pamerkan Tersangka, KPK Sudah Geledah 5 Lokasi Dalam Dugaan Korupsi Proyek Dinas PUPR Kota Banjar

Plt Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/RMOL

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di lima lokasi berbeda untuk mengumpulkan alat bukti dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik KPK hingga hari ini masih melakukan penggeledahan dan mengumpulkan alat bukti.

"Hari ini melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berada Kota Banjar di antaranya rumah Kepala Dinas PUPR Kota Banjar di Ciamis," ucap Ali Fikri kepada wartawan, Minggu malma (12/7).

Dari penggeledahan tiga tempat itu, penyidik mengamankan sejumlah uang dan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan dugaan korupsi tersebut.

"Sejumlah uang yang akan dihitung dan dikonfirmasi dengan pihak-pihak lain dan dokumen berupa surat-surat yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi serta BB (barang bukti) elektronik," jelas Ali.

Selain itu, pada Sabtu (11/7) kemarin, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda di Kota Banjar.

"Antara lain tempat para pihak yang diduga mengetahui dugaan tindak pidana korupsi dimaksud dan penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik," terang Ali.

Dari barang bukti yang diamankan, penyidik masih menunggu izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk dilakukan penyitaan.

"Dokumen, sejumlah uang tunai dan barang elektronik yang diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari Dewas KPK," pungkas Ali.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53