Kuasa Hukum Wahyu Setiawan: Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Perlu Dihadirkan Dalam Persidangan

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan/Net

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan didesak untuk segera dihadirkan dalam persidangan kasus suap dengan terdakwa mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Saiful Anam, kuasa hukum Wahyu Setiawan menyebutkan, desakan itu seiring adanya fakta persidangan yang mengungkap dugaan keterlibatan Gubernur Dominggus dalam perkara tersebut.

Seperti terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Kamis (9/7), Sekretaris KPU Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo mengakui telah mentransfer uang sebesar Rp 500 juta kepada Wahyu Setiawan melalui rekening istri dari sepupunya.

Uang yang diakui Thamrin berasal dari Gubernur Dominggus tersebut terkait dengan proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

Diduga, uang itu diberikan kepada Wahyu yang diyakini dapat membantu dalam proses seleksi agar ada orang asli Papua yang lolos menjadi anggota KPU Papua Barat. Keterangan Muhammad Thamrin itu sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Takdir Suhan, yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya.

”Dalam keterangan di persidangan, Sekretaris KPUD Papua Barat mengaku dugaan uang suap tersebut disediakan atau berasal dari Gubernur Papua Barat. Karena itu, kami meminta agar Gubernur Dominggus dihadirkan dalam persidangan," ujar Saiful Anam dalam keterangannya, Minggu (12/7).

"Sangat aneh kalau dia tidak tersentuh. Keterangannya diperlukan agar fakta persidangan tidak terputus,” imbuhnya menegaskan.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara KPK Ali Fikri menyebutkan, tidak tertutup kemungkinan KPK menghadirkan saksi-saksi lain yang tidak ada dalam berkas perkara, termasuk Gubernur Papua Barat.

Namun, ia meminta masyarakat untuk mengikuti terlebih dahulu persidangan yang saat ini sedang berlangsung.

Seperti diketahui, Wahyu Setiawan saat ini menjadi terdakwa dalam kasus yang lain bersama kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina. Keduanya didakwa menerima suap Rp 600 juta dari kader PDIP Harun Masiku agar mengupayakan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) 1 kepada Harun Masiku.

Belakangan diketahui, Wahyu juga diduga menerima suap atau gratifikasi dari Gubernur Papua Barat terkait proses seleksi anggota KPUD.

Menurut Ali Fikri, dalam persidangan jaksa KPK akan membuktikan rangkaian perbuatan Wahyu maupun pihak lain seperti Dominggus Mandacan, juga Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Jika fakta-fakta persidangan terungkap dengan pertimbangan putusan majelis hakim, maka terbuka kemungkinan KPK akan menetapkan pihak lain seperti Dominggus maupun Muhammad Thamrin sebagai tersangka.

”Jika fakta-fakta persidangan nanti benar terkonfirmasi dan diperkuat pula dengan pertimbangan putusan majelis hakim serta berdasarkan analisa mendalam ditemukan dua bukti permulaan yang cukup, maka KPK tentu tidak segan menetapkan pihak lain sebagai tersangka,” ujar Ali.

Untuk diketahui, proses seleksi anggota KPU Papua Barat awalnya diikuti 70 peserta, di mana 33 peserta di antaranya merupakan orang asli Papua (OAP).

Proses berjalan hingga mengerucut menjadi delapan peserta dengan tiga OAP, yakni: Amus Atkana, Onesimus Kambu, dan Paskalis Semunya. Tahap terakhir adalah memilih lima dari delapan orang itu sebagai anggota KPUD.

Seiring dengan maraknya desakan dari masyarakat, Gubernur Dominggus mengupayakan agar ada OAP yang terpilih. Thamrin diminta melobi Wahyu Setiawan yang saat itu menjadi korwil KPU Pusat untuk Papua Barat, hingga berlanjut ke pemberian fulus tersebut.

Uang setengah miliar itu ditransfer oleh Thamrin ke rekening atas nama Ika Indrayani (istri sepupu Wahyu) di Bank BCA, pada 7 Januari 2020.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53