Yusril: Kejaksaan Agung Harus Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Multiyears Kota Bekasi

Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) gelar aksi di Kejaksaan Agung/Net

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/7).

Dengan membawa tagline Korona (Korupsi Bikin Merana), mereka menuntut kejaksaan agung untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi APBD Kota Bekasi.

“Kami atas nama Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) meminta kepada Kejagung RI untuk untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi dana APBD Kota Bekasi dalam skandal proyek multiyears tahun anggaran 2017,” ujar koordinator lapangan Grasi, Yusril Nager dalam keterangannya, Jumat (10/7)

Kata Yusril, Grasi meminta agar pihak Kejagung juga melakukan pemanggilan lanjutan para pejabat Kota Bekasi terkait yang di indikasi melakukan tindakan koruptif.

Selain itu, mereka menuntut untuk segera diumumkan laporan kemajuan (Lapju) atas pemanggilan para pejabat yang sudah di lakukan.

“Seperti yang kita ketahui saat ini, sebanyak lima paket proyek besar multiyears yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2017 telah disasar oleh Kejaksaan Agung, karena disinyalir salah satu modus penggangsiran APBD melalui proyek multiyears tersebut, patut diduga dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan,” katanya.

Menurut Yusril, proyek multiyears yang menelan anggaran hampir Rp 300 miliyar adalah proyek yang penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD.

“Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek multiyears. Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek multiyears tersebut sarat kejanggalan,” bebernya.

Dalam aksinya, Grasi juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda besar dan program kerja unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres RI Maruf Amin, yang tertuang dalam butir keempat Nawacita.
 
“Kami menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya," pungkasnya.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53