Kasus OTT UNJ Dihentikan Polda Metro Jaya, Begini Respons KPK

Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri/RMOL

Penyelidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah menghentikan kasus dugaan pungli di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penghentian penyelidikan itu dilakukan karena tidak ditemukannya tindak pidana korupsi dari kasus yang dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/5) lalu.

Hal itu merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan penyelidik bersama KPK dan Bareskrim Polri dan berdasarkan keterangan 44 orang saksi dan 2 saksi ahli.

Menanggapi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Karena kata Ali, setelah kasus dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, maka penghentian penyelidikan tersebut menjadi kewenangan Polda Metro Jaya.

"KPK sesuai ketentuan Pasal 11 UU KPK telah melimpahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI dan tentu penghentian penyelidikan tersebut menjadi kewenangan Polda Metro Jaya. KPK menghargai upaya yang sudah dilakukan Polda Metro Jaya yang telah memeriksa 44 orang saksi dan 2 ahli pidana," ucap Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (9/7).

Dalam proses penyelidikan itu kata Ali, KPK juga telah melakukan supervisi, yakni memfasilitasi saksi-saksi dan turut ikut saat gelar perkara terhadap hasil penyelidikan Polda Metro Jaya.

"Bahwa penyerahan kepada APIP, sebelumnya KPK juga pernah melakukan yaitu ketika melakukan tangkap tangan bersama Bawas MA terhadap oknum di PN Jakarta Barat dan kemudian diserahkan kepada Badan Pengawas MA untuk ditindaklanjuti," pungkas Ali.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53