Putusan Gugatan Pilpres Rachmawati Baru Diupload, Jubir MA: Masih Dalam Koridor

Gedung Mahkamah Agung/Net

Putusan gugatan hasil pemilihan umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden 2019 yang dimenangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan menjadi polemik di publik lantaran baru diunggah Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Jurubicara MA Andi Samsan mengatakan, polemik yang ramai diperbincangan banyak pihak tersebut, baik di media pemberitaan nasional maupun di media sosial, seharusnya tidak perlu dipersoalkan.

Pasalnya dia menilai, putusan MA atas perkara gugatan yang dilayangkan Rachmawati cs, yaitu terkait uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2019, telah sesuai koridor hukum yang berlaku. Meskipun, dokumen salinan putusannya baru diupload ke website pada tanggal 3 Juli 2020 kemarin.

"Putusan a'quo di upload di web MA pada tanggal 3 Juli 2020. Lalu timbul pertanyaan, kenapa putusan tersebut baru diupload pada tanggal 3 Juli 2020? Sebenarnya tidak ada apa-apa," ujar Andi Samsan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/7).

Andi Samsan melanjutkan, putusan perkara yang dilakukan MA selalu sesuai dengan SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di MA.

Berdasarkan SK KMA tersebut, jelas Andi Samsan, penanganan perkara di MA ditargetkan 250 hari sejak perkara didaftar sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Sementara perkara yang diajukan Rachmawati cs, teregistrasi dengan nomor 44 P/HUM/2019, didaftarkan di kepaniteraan MA pada tanggal 14 Mei 2019. Kemudian permohonan tersebut diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Oktober 2019.

Pihak MA, kata Andi, tidak mungkin mengatakan bahwa alasan putusan itu baru diunggah adalah faktor kesibukan karena banyak perkara yang ditangani MA.

‚ÄúTentu alasannya alasan klasik! Tetapi kalau dipedomani SK Ketua MA tentang jangka waktu penanganan perkara pada MA, maka jangka waktu tersebut masih dalam koridor," tegasnya. 

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53