Laporan itu akan dibuat oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, Ketua Majelis Jaringan AKtivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, dan Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono.
Laporan ini, kata Arief Poyuono, dilakukan mengingat Djoko Tjandra telah menjadi buron selama sebelas tahun. Tapi secara tiba-tiba terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar itu muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Sejurus itu, pihak kuasa hukum Djoko Tjandra telah membenarkan kliennya sempat berada di Indonesia pada 8 Juni 2020.
“Djoko Tjandra bahkan disebut datang langsung ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung,†ujar Arief Poyuono kepada redaksi, Minggu (5/7).
Atas alasan itu, ada dua orang yang akan dilaporkan ke Bareskrim. Pertama adalah kuasa hukum Djoko Tjandra, sementara yang kedua adalah Ketua PN Jaksel. Keduanya diduga telah melakukan tindakan upaya untuk melindungi atau menyembunyikan Djoko Tjandra.
“Dan karena itu, ada resiko pidana terhadap perbuatan tersebut, seperti diatur di pasal 221 ayat 1 KUHP, juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan juncto pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana 3 sampai 12 tahun,†tegasnya.
Pelaporan akan dilakukan pada pukul 14.00 di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kasus masuknya buronan negara, Djoko Soegiarto Tjandra ke Indonesia berbuntut panjang. Besok, Senin (6/7), sedianya sekelompok orang akan mengunjungi Kantor Bareskrim Polri untuk membuat laporan. 
BERITA TERKAIT: