AMUK Riau Geruduk KPK, Minta Usut Tersangka Lain Dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Multiyears Di Bengkalis

Massa AMUK Riau menggelar aksi di depan gedung KPK/Istimewa

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa untuk Keadilan Riau (AMUK Riau) menggeruduk Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).

Massa turun ke jalan untuk merespons pengusutan kasus dugaan korupsi proyek Multiyears 2013-2015 dan 2017-2019 di Kabupaten Bengkalis yang ditangani KPK.

Dalam aksi ini, massa AMUK Riau kembali mendesak KPK agar segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan tersangka Indra Gunawan atau Eet (Ketua DPRD Riau 2019-2024) yang diduga menerima uang proyek multiyear tersebut.

Koordinator AMUK Riau, Jos menyebutkan bahwa fakta -fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Riau yang mengadili Hobby Siregar dan M. Nasir (Kadis PU Bengkalis) dinilai sudah sangat terang-benderang adanya dugaan aliran dana yang mengalir kepada sejumlah anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

"Jelas ya teman-teman media, dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Riau disebutkan bahwa ada aliran dana yang mengalir ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014," ucap Jos kepada wartawan, Kamis (2/7).

Jos menambahkan, Indra diduga menerima uang suap APBD atau uang 'ketok palu' Kabupaten Bengkalis TA 2012.

"Berdasarkan temuan-temuan dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Riau, kami menduga saudara Indra Gunawan/Eet menerima sejumlah uang untuk memuluskan proyek multiyear pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis," terang Jos.

Dalam kasi ini, AMUK Riau menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya meminta kepada KPK untuk menetapkan Indra Gunawan sebagai tersangka.

"Meminta KPK menetapkan tersangka kepada Indra Gunawan/Eet yang diduga menerima uang suap APBD 'ketok palu' Kabupaten Bengkalis TA 2012 untuk proyek multiyear tahun 2013-2015. Mengusut tuntas dugaan aliran dana proyek multiyear Bengkalis," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53