Tabrak UU, Badan Penyelenggara Produk Halal Digugat Ke PTUN

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah/Net

Proses penunjukan sepihak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan tersebut dilakukan Indonesia Halal Watch (IHW) yang menilai proses penunjukan PT Sucofindo sebagai LPH pada 20 Februari 2020 lalu di Denpasar menyalahi aturan.

Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan Abdullah menerangkan, BPJPH seharusnya melibatkan MUI untuk menunjuk LPH, sebagaiman diatur dalam UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

"Kami dengan sangat terpaksa mengambil sikap atas tindakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang telah melakukan pelanggaran dan menabrak Undang-Undang berulang kali," ujar Ikhsan dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/7).

Di samping penunjukan PT. Sucofindo yang bertentangan dengan hukum, pihaknya juga melihat ada upaya kesewenang-wenangan dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik.

"BPJPH di bawah kepemimpinan Bapak Sukoso (Kepala BPJPH) telah melakukan perbuatan dan menabrak UU JPH, Peraturan Pemerintah 31/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal," tuturnya.

Sebelumnya, IHW telah melalui sejumlah proses hukum untuk menggugata BPJPH. Di antaranya mengajukan upaya administratif melalui Surat 35/Out/IAP/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020.

Namun karena tidak ditanggapi oleh pihak BPJPH, IHW kembali menyampaikan Surat 36/Out/IAP/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020, yang meminta BPJPH untuk memberikan klarifikasi sehubungan dengan peresmian LPH PT. Sucofindo.

Karena masih belum mendapat tanggapan dan merasa diabaikan, maka IHW pada Rabu (1/7) kemarin mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

"Gugatan tersebut telah diregister sesuai Perkara Nomor: 126/G/2020/PTUN.JKT," demikian Ikhsan Abdullah.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Besok, Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Besok, Gubernur Bengkulu Dan..

17 Januari 2021 17:58
MK: Hukum Diciptakan Untuk Mengatur Dan Membatasi Berbagai Macam Kegiatan Agar Tertib
Hukum

MK: Hukum Diciptakan Untuk M..

17 Januari 2021 15:45
Panggil Sejumlah Petinggi Perusahaan, KPK Telusuri Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Untuk Pengadaan Bansos
Hukum

Panggil Sejumlah Petinggi Pe..

17 Januari 2021 10:59
KPK Pertanyakan Alasan Perusahaan Ivo Wongkaren Dapat Proyek Distribusi Bansos
Hukum

KPK Pertanyakan Alasan Perus..

17 Januari 2021 09:52
Ancaman Penolak Vaksin 4 Bulan Penjara
Hukum

Ancaman Penolak Vaksin 4 Bul..

16 Januari 2021 18:42
Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2 UU Karantina Kesehatan Mewajibkan Vaksin
Hukum

Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2..

16 Januari 2021 18:03
Mahfud MD Tegaskan Negara Bisa Memaksa Rakyat Buat Divaksin
Hukum

Mahfud MD Tegaskan Negara Bi..

16 Januari 2021 17:52
Pelapor Raffi Ahmad: Rakyat Kecil Kalau Begitu Pasti Ditindak
Hukum

Pelapor Raffi Ahmad: Rakyat ..

16 Januari 2021 13:21