Vonis 7 Tahun Imam Nahrawi Belum Penuhi Rasa Keadilan, KPK Ajukan Banding

KPK akan melakukan upaya banding atas vonis 7 tahun yang diberikan kepada eks Menpora Imam Nahrawi/Net

Vonis 7 tahun penjara yang diberikan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tak memuaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyikapi vonis tersebut, upaya banding pun akan dilakukan KPK.

"KPK menyatakan sikap untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim perkara atas nama terdakwa Imam Nahrawi," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (2/7).

Ali menjelaskan, alasan KPK mengajukan banding lantaran putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Imam dinilai belum memenuhi rasa keadilan.

"Di samping itu juga adanya selisih jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Mengenai alasan banding selengkapnya akan JPU KPK uraikan di dalam memori banding yang akan segera disusun dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat," jelas Ali.

Dengan demikian, lanjut Ali, KPK berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Diketahui, Imam Nahrawi divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan.

Imam juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 18.154.230.882 subsider 2 tahun kurungan. Hakim juga menjatuhi hukum tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dapat dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah menjalani Pidana pokoknya.

Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut Imam Nahrawi 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negera sejumlah Rp 19.154.203.882.

Tak hanya itu, Jaksa KPK juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 5 tahun setelah Imam menjalani pidana pokoknya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53