Selain Divonis 7 Tahun Penjara, Imam Nahrawi Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 18,15 M

Eks Menpora Imam Nahrawi usai divonis hakim 7 tahun penjara/Repro

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah divonis 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai Imam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Miftahul Ulum selaku Asisten Pribadinya.

Selain dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 18.154.230.882.

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun," ucap Hakim Ketua, Rosmina di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin malam (29/6).

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Imam Nahrawi setelah menjalani pidana pokoknya.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," jelas Hakim Rosmina.

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Imam Nahrawi untuk membongkar aliran uang senilai Rp 11,5 miliar.

"Menyatakan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan oleh terdakwa," terang Hakim.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Politisi PDIP Ihsan Yunus Tidak Penuhi Panggilan Penyidik, KPK: Surat Belum Diterima, Kami Jadwalkan Ulang
Hukum

Politisi PDIP Ihsan Yunus Ti..

27 Januari 2021 14:19
Kasus Suap Ekspor Benur, Eks Caleg Gerindra Penuhi Panggilan KPK
Hukum

Kasus Suap Ekspor Benur, Eks..

27 Januari 2021 12:24
Korupsi Bansos, Giliran Legislator PDIP Ihsan Yunus Yang Dipanggil Penyidik KPK
Hukum

Korupsi Bansos, Giliran Legi..

27 Januari 2021 12:19
5 Saksi Yang Diduga Dekat Dengan Politisi PDIP Ihsan Yunus Sudah Diperiksa KPK
Hukum

5 Saksi Yang Diduga Dekat De..

27 Januari 2021 11:21
Lieus Sungkharisma Apresiasi Gerak Cepat Bareskrim Polri Menangkap Ambroncius Nababan
Hukum

Lieus Sungkharisma Apresiasi..

27 Januari 2021 10:40
Merusak Persatuan, Presiden Perlu Bersuara Terkait Kasus Rasisme Pada Natalius Pigai
Hukum

Merusak Persatuan, Presiden ..

27 Januari 2021 09:36
Diduga Terafiliasi Dengan Ihsan Yunus, Rangga Niode Bungkam Usai Diperiksa
Hukum

Diduga Terafiliasi Dengan Ih..

27 Januari 2021 01:32
Alpha: KPK Juga Perlu Dalami Potensi Korupsi Pada Biaya Pengiriman Paket Bansos Pemerintah
Hukum

Alpha: KPK Juga Perlu Dalami..

26 Januari 2021 22:37