Kasus Air Keras Novel Baswedan, Pakar Hukum: Tuntutan Tidak Boleh Didasarkan Keterangan Terdakwa

Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar/Net

Seorang penuntut umum dalam persidangan perkara tindak pidana tidak boleh menuntut dengan pertimbangan berdasarkan keterangan terdakwa.

Hal itu disampaikan oleh pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi tuntutan 1 tahun terhadap dua terdakwa penyiram air keras ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Seorang penuntut umum yang bertugas mendakwa seorang terdakwa dia punya kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah. Dan dia tidak boleh pendapatnya atau dakwaan atau tuntutannya didasarkan pada keterangan terdakwa," ucap Abdul Fickar Hadjar saat diskusi berjudul "Superman-kah Terdakwa Kasus Penyiraman Novel? Tuntutan Ringan dan Tak Diberhentikan" yang diselenggarakan Legal Culture Institute (LCI), Minggu (28/6).

Hal itu kata Fickar, dikarenakan terdakwa tidak disumpah saat didengarkan keterangannya di persidangan. Sehingga, keterangan terdakwa tersebut sangat berpeluang tidak benar.

"Tetapi kalau saksi dan ahli dan yang lainnya itu ada sumpahnya, karena itu kalau mereka berkata tidak benar berhadapan dengan aturan mengenai sumpah palsu," katanya.

"Karena itu dalam konteks peristiwa ini, menjadi mengherankan ketika seumpamanya Jaksa untuk menuntut satu tahun peristiwa Novel ini dia banyak mempertimbangkan keterangan yang dikemukakan oleh terdakwa," jelas Fickar.

Fickar pun membeberkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih mempertimbangkan tuntutan berdasarkan keterangan terdakwa yang membuat tuntutan hanya 1 tahun penjara.

"Umpamanya soal ketidaksengajaan mau siram kaki jadi siram mata, ada sesuatu yang lebih banyak mempertimbangkan keterangan dari terdakwa, padahal itu UU atau hukum atau aturan itu justru mengesampingkan, karena itu Jaksa punya kewajiban untuk membuktikan atau pengakuan atau yang dikemukakan oleh terdakwa," pungkas Fickar.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Besok, Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Besok, Gubernur Bengkulu Dan..

17 Januari 2021 17:58
MK: Hukum Diciptakan Untuk Mengatur Dan Membatasi Berbagai Macam Kegiatan Agar Tertib
Hukum

MK: Hukum Diciptakan Untuk M..

17 Januari 2021 15:45
Panggil Sejumlah Petinggi Perusahaan, KPK Telusuri Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Untuk Pengadaan Bansos
Hukum

Panggil Sejumlah Petinggi Pe..

17 Januari 2021 10:59
KPK Pertanyakan Alasan Perusahaan Ivo Wongkaren Dapat Proyek Distribusi Bansos
Hukum

KPK Pertanyakan Alasan Perus..

17 Januari 2021 09:52
Ancaman Penolak Vaksin 4 Bulan Penjara
Hukum

Ancaman Penolak Vaksin 4 Bul..

16 Januari 2021 18:42
Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2 UU Karantina Kesehatan Mewajibkan Vaksin
Hukum

Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2..

16 Januari 2021 18:03
Mahfud MD Tegaskan Negara Bisa Memaksa Rakyat Buat Divaksin
Hukum

Mahfud MD Tegaskan Negara Bi..

16 Januari 2021 17:52
Pelapor Raffi Ahmad: Rakyat Kecil Kalau Begitu Pasti Ditindak
Hukum

Pelapor Raffi Ahmad: Rakyat ..

16 Januari 2021 13:21