Jika Polisi Lambat Ungkap Pembakaran Bendera PDIP, Dikhawatirkan Stabilitas Pemerintahan Jokowi Terganggu

Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane/Net

Indonesia Police Watch (IPW) berharap pihak kepolisian cepat untuk mengungkap pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane beranggapan, jika pihak polisi lambat mengungkap siapa pelaku pembakaran, maka rawan menimbulakan konflik horizontal.

Menurut Neta, seharusnya aparat cepat dalam mengungkap meskipun identitas pembakar bendera lantaran cukup banyak saksi di TKP, viralnya foto maupun video aksi pembakaran ditambah, banyak aparat intelijen lapangan yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini.

"Jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi, apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden," kata Neta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/6).

Di sisi lain, Neta menyarankan, Polri harus bekerja cepat untuk meredam eskalasi kader-kader PDIP di daerah dengan mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat pasca pembakaran bendera tersebut.

"Akibat pembakaran bendera PDIP potensi konflik orizontal di akar rumput semakin nyata dan memprihatinkan," ujar Neta mengingatkan.

Jika kasus ini berlarut, selain dampak panjangnya menganggu stabilitas kekuasaan Presiden Joko Widodo juga dikhawatirkan bakal muncul aksi balas dendam dari massa simpatisan ataupun kader PDIP di daerah-daerah.

"Bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya, sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya dan menyebar di seluruh Indonesia. Jika hal itu terjadi bentrokan massa tentu tak terhindarkan," pungkas Neta.  

Polda Metro Jaya telah resmi menerima laporan yang dibuat oleh DPP PDIP terkait kasus pembakaran bendera dengan nomor LP/3656/VI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 26 Juni 2020.

Kuasa hukum DPP PDIP, Ronny Talampesy menyampaikan, pihaknya menyangkakan terlapor dengan pasal 160 KUHP dan atau 170 KUHP dan atau pasal 156 KUHP terkait tindak pidana kekerasan, pengrusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDIP.

Selain itu para pelaku juga disangkakan telah menghasut untuk menyatakan pernyataan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap golongan.

"Dalam hal ini PDIP," kata Ronny usai membuat laporan di Mapolda Metro Jaya, Jumat kemarin.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tembak Perwira Terlibat Narkoba, Arteria Dahlan: Kapolda Riau Tegak Lurus Dengan Komitmen Kapolri
Hukum

Tembak Perwira Terlibat Nark..

24 Oktober 2020 22:21
Kasus Pembobolan Rekening, Ilham Bintang Akan Gugat Perdata Indosat Dan Commonwealth Bank
Hukum

Kasus Pembobolan Rekening, I..

24 Oktober 2020 21:11
Soal Gus Nur, Lakpesdam NU Apresiasi Dan Percayakan Penegakan Hukum Kepada Polri
Hukum

Soal Gus Nur, Lakpesdam NU A..

24 Oktober 2020 14:22
Benny Tjokro Sebut Kasus Jiwasraya Konspirasi, BPK Angkat Bicara
Hukum

Benny Tjokro Sebut Kasus Jiw..

24 Oktober 2020 14:00
Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kapok Hina NU
Hukum

Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kap..

24 Oktober 2020 13:51
Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1 November
Hukum

Jika Naskah UU Ciptaker Dite..

24 Oktober 2020 11:31
Gus Nur Ditangkap, GP Ansor: Makasih Polri Sudah Gercep
Hukum

Gus Nur Ditangkap, GP Ansor:..

24 Oktober 2020 10:56
Diduga Hina NU, Gus Nur Ditangkap Bareskrim Dinihari Tadi
Hukum

Diduga Hina NU, Gus Nur Dita..

24 Oktober 2020 10:23