KPK Dalami Keterangan Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proyek KTP Elektronik

Eks Menkeu, Agus Martowardoyo/Net

Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Martowardojo dikonfirmasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal anggaran proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kamis (25/6).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai diperiksa sekitar pukul 15.30 WIB.

Agus sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos (PST) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, Agus diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Keuangan.

"Agus Martowardojo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PST, penyidik mengkonfirmasi saksi saat masih menjabat Menteri Keuangan," ucap Ali Fikri kepada wartawan, Kamis malam (25/6).

Keterangan yang digali penyidik kepada Agus ialah berkaitan dengan anggaran KTP-el yang berujung adanya tindak pidana korupsi yang menjerat banyak pihak, salah satunya mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

"Mengenai penganggaran proyek E-KTP khususnya persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak," kata Ali.

Dalam perkara korupsi proyek e-KTP ini, KPK telah menetapkan empat tersangka baru, yakni Isnu Edhi Wijaya, Maryam S Haryani, Paulus Tannos dan Husni Fahmi.

Paulus Tannos sendiri disebut sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra yang merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek KTP-el.

Selain itu, dalam fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek KTP-el ini.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53