Dianggap Hina Adat Minang, Ade Armando Dilaporkan Ke Polda Sumbar

Pemuka adat Minangkabau saat laporkan Ade Armando ke Polda Sumbar/RMOL

Masyarakat adat Minangkabau resah akibat unggahan Ade Armando yang dianggap melakukan penghinaan dan menganggu kenyamanan masyarakat di Sumatera Barat.

Ade Armando dilaporkan oleh Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor Kan) Sumatera Barat ke Polda Sumatera Barat pada hari ini Selasa (9/6).

Kuasa hukum pelapor, Wendra Yanaldi membenarkan pihaknya melaporkan Ade Armando yang diduga sebagai pemilik akun Facebook bernama Ade Armando.

"Iya benar, jadi dilaporkan lebih kurang jam 14.00 dan selesai buat laporan sekitar jam 18.00. Sekarang pelapor sedang dilakukan pemeriksaan," ucap Wendra Yanaldi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/6).

Wendra menyebut, unggahan Ade Armando telah menghina masyarakat adat Minang yang menyebut kata-kata kadrun dalam postingan tersebut.

"Laporannya itu adalah para ninik mamak (pemuka adat) atau dari orang minang istilahnya yang kemudian ada status yang diduga Ade Armando pemilik akun Ade Armando itu yang kemudian memberikan komentar yang menurut orang Minang itu menghina atau kemudian mengganggu kenyamanan atas marwah orang Minang," jelas Wendra.

Sehingga, Ketua Umum Bakor Kan Sumbar, Yuzirwan Rasyid dan Sekretaris Umum Bakor Kan Sumbar, Rajo Bagindo melaporkan Ade ke Polda Sumbar.

Sehingga, Ade dilaporkan dengan Pasal 28 Ayat 2 UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berikut tulisan yang diunggah akun Facebook Ade Armando pada Kamis (4/6):

Lho ini maksudnya apa?
Memang orang Minang nggak boleh belajar injil?
Memang orang Minang nggak boleh beragama Kristen?
Kok Sumatra Barat jadi provinsi terbelakang seperti ini sih?
Dulu kayaknya banyak orang pinter dari Sumatera Barat.
Kok sekarang jadi lebih kadrun dari kadrun?


Tulisan itu merupakan respons Ade Armando atas sebuah berita dengan judul "Gubernur Sumbar Surati Menkominfo, Minta Aplikasi Injil Bahasa Minang Dihapus".

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53