Penangkapan Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia Peradilan

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap mafia peradilan kelas kakap Nurhadi beserta keluargan, di bilangan Simprug, Jakarta Selatan, Senin malam (1/6).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengapresiasi kerja keras KPK. Menurutnya, KPK harus diacungi jempol atas penangkapan Nurhadi.

Pasalnya, sudah sejak lama Nurhadi buron, dan baru saat ini di bawah kepemimpinan Firli Bahuri berhasil menangkap mafia hukum tersebut.

"Karena kasus Nurhadi ini termasuk kasus "high profile", karena yang bersangkutan dipersepsikan sebagai "orang kuat" yang sulit disentuh penegak hukum. Terutama sewaktu masih menjadi pejabat utama MA RI. Apalagi untuk memerika anggota Brimob yang menjadi pengawal di rumah Nurhadi saja KPK kesulitan," ujar Arsul, Selasa (2/6).

Wakil Ketua MPR ini meminta KPK tidak hanya berhenti dengan penetapan tersangka Nurhadi semata. Selain itu juga, Arsul berharap KPK tidak hanya menangkap Nurhadi, tapi juga mampu menangkap sejumlah koruptor yang hingga kini masih buron.

"Kasus yang saat ini disidik, hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan, yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai praktek mafia peradilan. Meski bisa jadi istilah mafia ini tidak pas karena masih harus dibuktikan lebih lanjut," ujarnya.

Menurut Arsul, jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi maka ini akan membantu dunia peradilan kita untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan bukan saja dari masyarakat, tetapi juga dari dunia bisnis dan investor termasuk investor asing.

Lebih lanjut, Arsul menyatakan bahwa selama ini ikhtiar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan jajarannya di bidang pelayanan publik berupa kemudahan berproses perkara dari tingkat pertama sampai dengan di tingkat MA RI akan mendatangkan apresiasi yang lebih besar ketika praktik suap bisa dibersihkan dari dunia peradilan.

"Nah, karena itu tidak heran, jika banyak elemen masyarakat juga, berharap KPK tidak berhenti dalam kasus Nurhadi ini, pada dugaan suap yang menyebabkannya menjadi tersangka," tambahnya.

Oleh karena itu, Arsul menyarankan kepada KPK, jika Nurhadi mau bekerja sama dengan penyidik, dan bersifat kooperatif, untuk membongkar kasus-kasus serupa. Mafia peradilan yang selama ini diyakini banyak elemen masyarakat, maka ia layak dipertimbangkan untuk mendapat keringanan tuntutan hukum.

"Kita semua berharap kepercayaan baik dari lingkungan dalam negeri maupun kalangan dunia luar terhadap peradilan kita terus meningkat, dan salah satunya dengan memastikan bahwa praktik suap tidak ada lagi dalam proses peradilan kita," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20