Polemik OTT Kemendikbud, Dimana Suara Dewan Pengawas KPK?

Dewan Pengawas KPK/Net

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK atas dugaan korupsi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan diduga juga melibatkan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dipersoalkan.

Direktur Ekesekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti adalah salah seorang yang mempertanyakan OTT tersebut.

Pasalnya, Ray melihat kejanggalan dari perkembangan kasus ini. Di mana, pihak-pihak yang diduga terlibat tidak ditahan sama sekali.

"Uniknya, mereka yang di OTT malah diragukan KPK sebagai pejabat negara," ujar Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/5).

Selain itu, belakang Komisi III DPR  juga mulai mempertanyakan dialihkannya kasus dugaan korupsi berkedok uang THR ini ke kepolisian. Hal ini yang makin membuat ragu masyarakat atas giat OTT KPK.

"Kasus mereka diserahkan ke polisi. Dan polisi tidak melakukan satupun penahanan kepada mereka yang terjaring OTT yang dimaksud," ungkap Ray Rangkuti

Dari hal tersebut, lulusan UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini mempertanyakan keabsahan OTT yang dikerjakan KPK.

Karena berdasarkan prosedur yang ada, Ray mengatakan bahwa OTT memerlukan persetujuan Dewan Pengawas KPK.

"Tapi Dewas juga seperti berdiam diri. Padahal, beberapa masalah muncul di dalamnya. Misalnya, jika yang di-OTT diragukan status pejabat negaranya, mengapa mereka masuk dalam OTT? Apakah itu OTT yang sah atau tidak?" tanya Ray Rangkuti

"Apa pertanggung jawaban Dewas atas OTT itu, mengingat bahwa semua operasi OTT harus berdasarkan persetujuan Dewas KPK. Dan Dewas KPK memilih diam," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20