KPPU Sudah Surati Kementerian ESDM Dan Pertamina Soal Harga BBM Yang Belum Turun-turun

Komisioner KPPU, Guntur Saragih/Net

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa mengusulkan inisiatif perilaku yang diduga berpotensi melanggar UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak terkait penetapan harga BBM.

"Kalau ada pelaku usaha secara bersama tidak mengindahkan atau melanggar (regulasi) itu, tentu berpotensi terhadap pelanggaran Pasal 5 soal penetapan harga (dalam UU 5/1999)," ujar Komisioner KPPU, Guntur Saragih lewat video conference, Jumat (8/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Zulfirmansyah mengurai pihaknya telah melakukan update harga minyak mentah dan pergerakan harga dari bulan ke bulan. Di tujuh negara ASEAN, kata Firman, menunjukkan tren menurun drastis lebih dari dua kali lipat.

"Bahkan di beberpaa negara ASEAN banyak, di Myanmar misalnya, harga RON 95 berada di kisaran Rp.5 ribu perliter, jauh di bawah Indonesia, di Malaysia juga," ucap Firman

Namun di Indonesia sendiri, lanjut Firman, belum menunjukkan adanya tren penurunan harga minyak.

"Di domestik kita lihat trennya dari dulu tidak pernah turun sejak September. Karena memang ada penurunan dan penaikan misalnya Shell dan Total naik lagi di Januari tidak signifikan. Mei 2020 harga tetap tidak ada penurunan Vivi dan Petroleum," bebernya.

Empat pelaku usaha selain Pertamina tidak ada penurunan yang signifikan. Hal ini bandingkan dengan kegiatan penjualan Shell di Singapura, harga turun Januari hingga Mei turun drastis, ada adjustment perminggu.

"Bahkan ada aplikasi yang perlihatkan harga retail BBM sehingga konsumen dapat memilih," katanya.

Pihaknya menelaah dari aturan tersebut, penyesuaian harga BBM di dalam negeri tidak kunjung dilakukan baik oleh Pertamina.

"Kalau pakai rata-rata harga seperti MOPS dan KURS. Harga minyak mentah sudah capai harga Rp. 1000. Bila ajust, harusnya sudah ajust di Maret-April tapi ini tidak dilakukan baik oleh Pertamina maupun empat perusahaan swasta lainnya," katanya.

"Di rakor kami sudah surati Kementerian ESDM 23 April dan Pertamina 30 April, Shell, BP AKR, dan Total, belum ada balasan terkait permintaan data dan informasi," tandas Firman.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Walikota Tanjungbalai Masih Diperiksa Intensif, Penyidik KPK Dan Pengacara Dijebloskan Ke Rutan
Hukum

Walikota Tanjungbalai Masih ..

23 April 2021 00:06
Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Dan Pengacara Resmi Jadi Tersangka
Hukum

Penyidik KPK, Walikota Tanju..

22 April 2021 23:39
Song Sangyup, Dirut Korea Investment Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Asabri
Hukum

Song Sangyup, Dirut Korea In..

22 April 2021 22:23
Minta Keadilan, Matoa Golf Harap Perwakilan Pemerintah Bisa Ikut Selesaikan Sengketa Hak Kelola Tanah Dengan Inkopau
Hukum

Minta Keadilan, Matoa Golf H..

22 April 2021 21:48
Dugaan Kriminalisasi, Propam Mabes Polri Diminta Tindak Oknum Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang
Hukum

Dugaan Kriminalisasi, Propam..

22 April 2021 21:48
Kuasa Hukum Jumhur Setuju Dengan Ahli, Keonaran Jumhur Harus Dibuktikan
Hukum

Kuasa Hukum Jumhur Setuju De..

22 April 2021 19:17
Habib Rizieq Sebut Jaksa Mengkriminalisasi Maulid Nabi
Hukum

Habib Rizieq Sebut Jaksa Men..

22 April 2021 18:45
Malam Ini KPK Jumpa Pers Terkait Oknum Pemeras Walikota Tanjungbalai, Apakah Kenakan Rompi Oranye?
Hukum

Malam Ini KPK Jumpa Pers Ter..

22 April 2021 18:36