Divonis 7 Tahun, Eks Anggota Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra Sebut Vonis Tersebut Ciderai Rasa Keadilan

I Nyoman Dhamantara/Net

Mantan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra telah divonis bersalah dan dihukum 7 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara dalam perkara suap pengurusan impor bawang putih.

Voni itu disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (6/5).

Selain itu, majelis hakim pun juga mencabut hak politik Nyoman Dhamantra selama 4 tahun usai menjalani Pidana pokoknya.

Atas vonis tersebut, Nyoman Dhamantra langsung mengajukan banding.

Tim penasehat hukum Nyoman Dhamantara, K.P Henry Indraguna mengatakan, bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam memutus perkara tersebut.

"Fakta-fakta persidangan itu telah terungkap di muka persidangan," ucap K.P Henry Indraguna kepada wartawan.

Padahal kata Indraguna, sederet fakta persidangan yang menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah telah terungkap di persidangan.

Fakta pertama katanya, keterangan saksi yang menegaskan bahwa Dhamantra tidak mengetahui proses impor bawang putih.

Selain itu adanya fakta yang menyebut bahwa Dhamantra tidak pernah memberikan perintah atau arahan kepada Mirawati Basri dan Elviyanto selaku pihak perantara untuk melakukan pertemuan dengan pihak penyuap yakni Doddy Wahyudi selaku Direktur PT Sampico Adhi Abattoir dkk.

"Klien kami juga tidak pernah mempengaruhi pejabat-pejabat di Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Perdagangan agar RIPH (rekomendasi impor produk hortikultura), SPI (surat persetujuan impor) diterbitkan," jelasnya.

Berdasarkan fakta persidangan, lanjutnya, kewenangan menerbitkan RIPH dan SPI itu merupakan bukan urusan Dhamantra selaku anggota DPR RI.

"Klien kami juga bukanlah orang yang bisa mempengaruhi pejabat-pejabat di kementerian agar RIPH, SPI milik Doddy Wahyudi diterbitkan," terangnya.

Selain tidak mempertimbangkan keterangan saksi, Majelis Hakim kata Indraguna, juga dianggap tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan di sidang. Diantaranya surat pengakuan Mirawati dan Elviyanto yang menerangkan bahwa Dhamantra tidak terlibat dalam pengurusan impor bawang putih.

"Dan klien kami tidak mengetahui kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Mirawati, Elviyanto dengan pihak yang berencana melakukan impor bawang putih," katanya.

Tak hanya itu, ada pula bukti lapor dari PT Indocev kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bukti itu menerangkan bahwa adanya transaksi pembelian dolar dari Mirawati Basri. Dalam persidangan, Mirawati mengakui bahwa dirinya melakukan transaksi itu tanpa sepengetahuan Dhamantra.

"Kalau memang keterangan saksi dan bukti-bukti tidak perlu dipertimbangkan seharusnya persidangan cukup dengan pembacaan dakwaan, eksepsi, pembacaan tuntutan, pledoi dan langsung putusan Majelis Hakim tanpa melakukan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti," sindir Indraguna.

Dengan demikian, pihak Dhamantra menilai bahwa putusan 7 tahun penjara sangat mencederai rasa keadilan lantaran majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang muncul.

"Klien kami akan tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran tersebut agar keadilan benar-benar dapat dirasakan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13
Dugaan Penipuan, Sekjen Partai Berkaya Andi Picunang Dipolisikan Kader Sendiri
Hukum

Dugaan Penipuan, Sekjen Part..

09 April 2021 14:22