Digaji Rp 100 Juta Lebih, Dewan Pengawas KPK Diwanti-wanti MAKI

Dewan Pengawas KPK/RMOL

Gaji Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diteken Presiden Joko Widodo melalui Perpres 61/2020. Dalam Perpres tersebut, ketua pengawas lembaga antirasuah ini akan menerima gaji lebih dari Rp 100 juta.

Merespons Perpres yang telah diteken sejak 21 April lalu itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman mengaku belum mengetahui secara detail besaran yang didapat.

"Gaji Ketua KPK keseluruhan, termasuk asuransi sekitar Rp 120 juta. Jadi Ketua Dewas KPK masih di bawah Ketua KPK," ujar Boyamin saat dihubungi wartawan, Rabu (6/5).

Namun pada dasarnya, Boyamin mengaku tak masalah dengan besaran yang didapat oleh Tumpak Hatarongan Panggabean Cs tersebut selagi diimbangi dengan kinerja yang benar-benar mengawasi lembaga antirasuah.

"Prinsipnya saya tidak keberatan dengan gaji tersebut, asalkan disertai dengan kinerja bagus dan bisa memperkuat kembali KPK," sambungnya.

Di sisi lain, saat dimintai tanggapan, Indonesia Corruption Watch (ICW) masih belum berkomentar soal gaji ketua dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK tersebut.

Dalam Perpres 61/2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, besaran keuangan yang diterima Dewas berbeda antara ketua dengan anggota.

Total gaji dan tunjangan Ketua Dewas KPK setiap bulannya yakni, Rp 104.620.000. Sementara anggota Dewas KPK berhak menerima Rp 97.796.250.

Total gaji Ketua Dewas KPK meliputi, gaji pokok Rp 5.040.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.396.000, tunjangan perumahan sebesar Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000, serta tunjangan hari tua Rp 8.063.500.

Anggota Dewas KPK akan menerima gaji sebesar Rp 12.434.000 dengan rincian gaji pokok Rp 4.620.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.314.000.

Anggota juga mendapat tunjangan perumahan Rp 34.900.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000, serta tunjangan hari tua Rp 6.807.250.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20