Sudah Lapor Ke PPATK, Pengadilan Tipikor Diyakini Objektif Putuskan Perkara I Nyoman Dhamantra

I Nyoman Dhamantra/Net

Tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan anggota dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra masih mendapat sorotan dari sejumlah kalangan.

Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari), Teguh Samudera menilai bahwa penegak hukum harus mendasarkan tuntutan secara objektif, yakni dengan melihat fakta-fakta persidangan.

"Sehingga tuntutan benar-benar mencerminkan rasa keadilan," ucap Teguh Samudera kepada awak media, Selasa (5/5).

Dia menambahkan, meskipun jaksa berhak mengajukan tuntutan setinggi-tingginya kepada terdakwa, jaksa pun tidak boleh menuntut terdakwa atas dasar emosi.

"Apalagi karena geregetan saja misalnya. Fakta persidangan tidak boleh diabaikan," katanya.

Menurut Teguh Samudera, terdapat fakta yang meringankan I Nyoman, yakni itikad baik dalam melaporkan bukti transaksi dan bukti dokumen ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena selama ini uang tersebut yang diduga KPK sebagai suap pihak ketiga dalam kasus impor bawang putih.

"Sebetulnya ini (melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK) sudah benar dong, tidak ada yang melanggar hukum. Karena bukti transaksi sudah dilapor ke PPATK," jelas dia.

Teguh Samudera pun mengaku optimis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili I Nyoman akan memutuskan secara adil dan objektif.

Apalagi, tim penasihat hukum dan I Nyoman sudah menghadirkan bukti dan saksi terkait pelaporan transaksi mencurigakan itu ke PPATK.

"Dengan begitu hakim akan memutus secara adil dan objektif," demikian Teguh Samudera.

Mantan anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Sebagai pejabat negara, dia dinilai terbukti menerima uang suap Rp 2 miliar dari yang dijanjikan Rp 3,5 miliar dari pengusaha, karena membantu pengurusan kuota impor bawang putih.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13