Diminta Duit Rp 1,5 M Oleh Saeful Bahri, Harun Masiku: Awal Januari Saya Dilantik!

Sidang Saeful Bahri/RMOL

Kader PDIP, Saeful Bahri yang juga terdakwa pemberi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan meminta uang Rp 1,5 miliar kepada Harun Masiku.

Besaran tersebut merupakan respons atas permintaan uang sebesar Rp 1 miliar dari Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina untuk mengupayakan permintaan DPP PDIP agar menggantikan posisi Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Permintaan uang Rp 1 miliar dari Wahyu Setiawan kepada Harun Masiku melalui Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri terjadi pada 5 Desember 2019 melalui pesan iMessage.

Atas permintaan uang dari Wahyu Setiawan, pada 13 Desember 2019, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah yang merupakan penasihat hukum yang ditunjuk Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam proses pengajuan PAW melakukan pertemuan dengan Harun Masiku di sebuah restoran di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Dalam pertemuan itu, atas usulan Saeful Bahri disepakati biaya operasional pengurusan di KPU melalui Wahyu Setiawan sebesar Rp 1,5 miliar.

Beberapa hari kemudian, Harun Masiku kembali menyampaikan kepada Saeful bahwa telah siap untuk menyerahkan uang senilai Rp 1,5 miliar.

"Sekaligus mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat 'awal Januari saya dilantik!'," ungkap Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Diketahui, Saeful Bahri didakwa bersama-sama Harun Masiku yang merupakan mantan Caleg PDIP Dapil Sumsel 1 memberikan uang suap senilai Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina.

Pemberian suap tersebut dilakukan secara bertahap yakni sejumlah 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

SK Walikota Dibatalkan PTUN, Jabatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan Harus Dikembalikan
Hukum

SK Walikota Dibatalkan PTUN,..

25 Mei 2020 15:39
Dianggap Berkelakuan Baik, Gayus Tambunan Dan Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Khusus Lebaran Idulfitri
Hukum

Dianggap Berkelakuan Baik, G..

25 Mei 2020 15:09
Arief Poyuono: Pengalaman Siti Fadilah Dapat Digunakan Dalam Perang Melawan Covid-19, Jangan Kembalikan Ke Penjara
Hukum

Arief Poyuono: Pengalaman Si..

25 Mei 2020 11:55
UNJ Angkat Bicara Mengenai OTT KPK Di Kemendikbud
Hukum

UNJ Angkat Bicara Mengenai O..

24 Mei 2020 22:38
Ditahan Di Nusakambangan, Rambut Gondrong Habib Bahar Dipangkas
Hukum

Ditahan Di Nusakambangan, Ra..

24 Mei 2020 20:27
Dari Nusakambangan, Bahar Bin Smith: Saya Diperlakukan Baik Dan Lembut, Tidak Benar Bonyok-bonyok
Hukum

Dari Nusakambangan, Bahar Bi..

24 Mei 2020 18:11
KPK Serahkan OTT Kemendikbud Ke Pihak Kepolisian
Hukum

KPK Serahkan OTT Kemendikbud..

22 Mei 2020 02:23
KPK OTT Kemendikbud, Amankan Pegawai UNJ Dan Barbuk 1.200 Dolar AS
Hukum

KPK OTT Kemendikbud, Amankan..

22 Mei 2020 01:54