Cegah Sebaran Covid-19 Di LP, Pemerintah Diminta Bantarkan Penahanan

Suparji Ahmad/Net

Pemerintah diminta mempertimbangkan pembataran tahanan di lembaga pemasyaratan (LP) selama pandemi corona atau Covid-19 berlangsung. Apalagi banyak LP maupun rumah tahanan yang melebihi kapasitas.

Pembantaran itu khususnya perlu dipertimbangkan bagi tahanan yang belum mendapatkan putusan hukum inkracht. Dengan catatan memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk dibantarkan, hal itu perlu dipertimbangkan.

“Syarat subjektifnya karena tidak akan melarikan diri tidak akan menghilang barang bukti, tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan kooperatif,” kata pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad kepada wartawan, Sabtu (28/3)

Suparji menambahkan, berbagai kebijakan yang mampu mencegah penularan corona memang harus dipertimbangkan, termasuk nasib para tahanan. Apalagi kelebihan kapasitas ruang tahanan bisa mempengaruhi kesehatan yang berdampak pada mudahnya tertular Covid-19 tersebut.

“Perlu dipikirkan bagaimana mencegah penyebarannya, termasuk mengisolasi secara mandiri,” ujarnya.

Suparji juga menyoroti pentingnya segera mengesahkan RUU Lembaga Pemasyarakatan menjadi undang-undang untuk menjamin ketiadaan over kapasitas di LP.

 “Ya ini momentum yang tepat meskipun juga terlepas dari virus karena menurut saya undang-undang Pemasyarakatan itu perlu untuk disahkan,” pungkas Suparji.

Sejumlah negara kini telah mengambil kebijakan untuk membebaskan tahanan. Diantaranya terjadi di Amerika Serikat, Iran dan Afganistan. Kebijakan tersebut diambil setelah banyaknya warga yang tertular Covid-19.

Indonesia termasuk negara yang warganya tertular virus ini. Hingga Sabtu 28 Maret 2020, sudah ada 1.155 kasus positif corona dengan 102 orang diantaranya meninggal dan 59 pasien sembuh.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Rp 500 Juta Oleh Wahyu Setiawan Dari Gubernur Papua Barat
Hukum

KPK Dalami Dugaan Penerimaan..

29 Mei 2020 03:52
Fakta Persidangan, Hakim Sebut Tim Hukum DPP PDIP Donny Tri Isiqomah Terlibat Dalam Suap Wahyu Setiawan
Hukum

Fakta Persidangan, Hakim Seb..

29 Mei 2020 00:46
Jaksa KPK Beberkan Dugaan Keterlibatan Gubernur Papua Barat Menyuap Wahyu Setiawan
Hukum

Jaksa KPK Beberkan Dugaan Ke..

28 Mei 2020 22:17
JPU KPK Ungkap Dugaan Suap Rp 500 Juta Kepada Wahyu Setiawan Bersumber Dari Gubernur Papua Barat
Hukum

JPU KPK Ungkap Dugaan Suap R..

28 Mei 2020 16:38
Selain Dari Harun Masiku, Wahyu Setiawan Juga Didakwa Terima Suap Dari Sekretaris KPU Papua Barat
Hukum

Selain Dari Harun Masiku, Wa..

28 Mei 2020 14:42
Saeful Bahri Terima Putusan Vonis, Jaksa KPK Pikir-pikir
Hukum

Saeful Bahri Terima Putusan ..

28 Mei 2020 13:47
Saeful Bahri, Kader PDIP Penyuap Wahyu Setiawan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara
Hukum

Saeful Bahri, Kader PDIP Pen..

28 Mei 2020 12:45
Ikatan Alumni UNJ Minta Semua Pihak Tidak Mempolitisasi OTT KPK Di Lingkungan Kemendikbud
Hukum

Ikatan Alumni UNJ Minta Semu..

27 Mei 2020 23:19