Ada Kuitansi Pembelian Apartemen, MAKI Desak KPK Jerat Nurhadi Pakai Pasal TPPU

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Net

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

Desakan itu disampaikan oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman setelah menemukan bukti kuitansi pembelian apartemen oleh keluarga Nurhadi dalam kurun waktu satu bulan.

Bukti kuitansi yang diperoleh MAKI sebanyak tiga lembar dalam bentuk salinan. Di antaranya kwitansi pembayaran cicilan unit apartemen District 8 di Jalan Senopati 8 Jakarta Selatan atas nama Tin Zuraida yang merupakan istri dari Nurhadi.

Jumlah nominal yang tertera dalam kuitansi tersebut pun berbeda-beda. Pertama tertulis senilai Rp 250 juta, kedua Rp 112,5 juta dan Rp 114.584.000.

"Di tengah merebaknya virus corona, copy kuitansi telah disampaikan kepada KPK via email pengaduan masyarakat KPK sebagaimana terdapat dalam poto screenshot," ucap Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (27/3).

Atas dasar bukti tersebut, Boyamin berharap KPK tetap menerapkan Pasal TPPU terhadap Nurhadi lantaran diduga ada transaksi lain yang dilakukan keluarga Nurhadi. Sebab dilihat dari bukti yang ada, hanya dalam waktu satu bulan terjadi transaksi hingga ratusan juta.

"Ratusan juta dan sistem pembayaran tunai, sehingga diduga bukan dari penghasilan resmi keluarga PNS," jelas Boyamin.

Penyelidikan juga perlu dilakukan KPK untuk mengetahui gambaran lokasi aset yang dimiliki Nurhadi dan keluarganya. Hal itu bisa mencari jejak keberadaan Nurhadi dan tersangka lainnya yang masih buron.

"Semoga dengan makin banyaknya data yang kami berikan, akan segera memudahkan KPK untuk menangkap Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Sunjoto yang hampir 3 bulan menjadi buron DPO," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Rp 500 Juta Oleh Wahyu Setiawan Dari Gubernur Papua Barat
Hukum

KPK Dalami Dugaan Penerimaan..

29 Mei 2020 03:52
Fakta Persidangan, Hakim Sebut Tim Hukum DPP PDIP Donny Tri Isiqomah Terlibat Dalam Suap Wahyu Setiawan
Hukum

Fakta Persidangan, Hakim Seb..

29 Mei 2020 00:46
Jaksa KPK Beberkan Dugaan Keterlibatan Gubernur Papua Barat Menyuap Wahyu Setiawan
Hukum

Jaksa KPK Beberkan Dugaan Ke..

28 Mei 2020 22:17
JPU KPK Ungkap Dugaan Suap Rp 500 Juta Kepada Wahyu Setiawan Bersumber Dari Gubernur Papua Barat
Hukum

JPU KPK Ungkap Dugaan Suap R..

28 Mei 2020 16:38
Selain Dari Harun Masiku, Wahyu Setiawan Juga Didakwa Terima Suap Dari Sekretaris KPU Papua Barat
Hukum

Selain Dari Harun Masiku, Wa..

28 Mei 2020 14:42
Saeful Bahri Terima Putusan Vonis, Jaksa KPK Pikir-pikir
Hukum

Saeful Bahri Terima Putusan ..

28 Mei 2020 13:47
Saeful Bahri, Kader PDIP Penyuap Wahyu Setiawan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara
Hukum

Saeful Bahri, Kader PDIP Pen..

28 Mei 2020 12:45
Ikatan Alumni UNJ Minta Semua Pihak Tidak Mempolitisasi OTT KPK Di Lingkungan Kemendikbud
Hukum

Ikatan Alumni UNJ Minta Semu..

27 Mei 2020 23:19