Di Tengah Perang Melawan Corona, Iwan Sumule Ingatkan KPK Soal Kasus Suap Rizal Djalil

Rizal Djalil usai diperiksa KPK di bulan Oktober 2019/Net

Di saat energi bangsa sedang dicurahkan untuk menangani penyebaran virus corona baru atau Covid-19 dari Wuhan, Hubei, Republik Rakyat China, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak lengah dalam menangani kasus korupsi yang tengah diselidiki dan disidik.

Kalau KPK sampai lengah, dikhawatirkan praktik suap menyuap dan korupsi yang dilakukan pejabat negara kembali merajalela.  

Demikian disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau ProDEM, Iwan Sumule, kepada redaksi, Selasa malam (24/3).

Iwan Sumule mencontohkan kasus korupsi proyek air minum di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Kementerian PUPR.

Di bulan September 2019 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, dan Komisaris PT Minata Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Menurut Iwan Sumule, tersangka dapat dijerat dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“KPK juga mesti mengawasi anggota BPK yang lainnya, karena menurut info yang saya dengar, untuk menjadi anggota BPK mereka berani keluar uang belasan sampai puluhan miliar,” kata Iwan Sumule.

“KPK tak boleh diam dan terus awasi, agar sangkaan korupsi yang dilakukan Rizal Djalil tidak lagi dilakukan anggota BPK lainnya,” demikian Iwan Sumule yang juga politisi senior Partai Gerindra itu.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dakwaan TPPU Ditolak PT DKI, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Untuk Suami Airin
Hukum

Dakwaan TPPU Ditolak PT DKI,..

18 Januari 2021 08:13
Besok, Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
Hukum

Besok, Gubernur Bengkulu Dan..

17 Januari 2021 17:58
MK: Hukum Diciptakan Untuk Mengatur Dan Membatasi Berbagai Macam Kegiatan Agar Tertib
Hukum

MK: Hukum Diciptakan Untuk M..

17 Januari 2021 15:45
Panggil Sejumlah Petinggi Perusahaan, KPK Telusuri Dugaan Adanya Arahan Khusus Dari Juliari Untuk Pengadaan Bansos
Hukum

Panggil Sejumlah Petinggi Pe..

17 Januari 2021 10:59
KPK Pertanyakan Alasan Perusahaan Ivo Wongkaren Dapat Proyek Distribusi Bansos
Hukum

KPK Pertanyakan Alasan Perus..

17 Januari 2021 09:52
Ancaman Penolak Vaksin 4 Bulan Penjara
Hukum

Ancaman Penolak Vaksin 4 Bul..

16 Januari 2021 18:42
Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2 UU Karantina Kesehatan Mewajibkan Vaksin
Hukum

Wamenkumham: Pasal 15 Ayat 2..

16 Januari 2021 18:03
Mahfud MD Tegaskan Negara Bisa Memaksa Rakyat Buat Divaksin
Hukum

Mahfud MD Tegaskan Negara Bi..

16 Januari 2021 17:52