KPK ‘Tutupi’ Pekerjaan Saksi Dari PDIP, Pengamat: Itu Tidak Dibenarkan Di Ranah Hukum!

Ubedilah Badrun/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan untuk bekerja sesuai prosedur hukum yang ada dalam menangani kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Kasus tersebut diketahui menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, politisi PDIP Harun Masiku, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan mantan Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Saeful Bahri.

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK telah memanggil para saksi-saksi sejak keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1) kemarin.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun mengatakan, dalam hukum, saksi yang dipanggil KPK merupakan seseorang yang diduga menyaksikan suatu peristiwa hukum atau yang diduga mengetahui sejumlah hal peristiwa terkait. Termasuk mereka yang dinilai memiliki cukup pengetahuan atas kasus tersebut.

"Maka dalam kasus Harun Masiku, yang dipanggil menjadi saksi di antaranya orang-orang yang bekerja di PDIP dan menyaksikan peristiwa itu terjadi," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/3).

"Misalnya latar belakang pekerjaan sebagai satpam di kantor DPP PDIP, sebagai advokat DPP PDIP. Itu memenuhi syarat hukum untuk dimintai keterangan sebagai saksi," kata Ubedilah.

Hanya saja, dalam pemanggilan para saksi yang berhubungan dengan PDIP tersebut, KPK tidak pernah menyebutkan status pekerjaan mereka secara gamblang.

Misalnya saat memanggil satpam di Kantor Hasto Kristiyanto. KPK hanya menyebutkan saksi tersebut sebagai pihak swasta.

Selanjutnya, untuk saksi bernama Donny Tri Istiqomah yang merupakan advokat DPP PDIP. Dalam agenda pemeriksaan, KPK hanya menuliskan Donny bekerja sebagai advokat.

"Tetapi jika KPK meniadakan status pekerjaan atau mengubah status pekerjaan mereka itu tidak dibenarkan secara hukum. Ini tidak biasanya terjadi di ranah hukum," tegasnya.

Sehingga, Ubedilah menyarankan agar KPK untuk kembali mengikuti prosedur hukum yang baku yang berlaku umum dalam penanganan perkara dugaan suap yang menjerat politisi PDIP dan komisioner KPU itu.

"Jika KPK mengabaikan prosedur baku tersebut, maka akan berdampak negatif terhadap KPK yang tentu akan merusak performa dan citra KPK saat ini," pungkasnya.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53