Bantah Tuduhan Makar, Kuasa Hukum: Hingga Saat Ini Yudi Tidak Memiliki Wilayah Dan Rakyat

Yudi Syamhudi/Net

Tuduhan makar yang dialamatkan Kepolisian kepada Yudi Syamhudi, pria dalam video "Negara Rakyat Nusantara" tidak tepat.

"Hingga saat ini Yudi Syamhudi tidak memiliki suatu wilayah dan rakyat sendiri (pengikut) sebagai syarat sahnya sebuah negara," kata tim kuasa hukum Yudi Syamhudi,Nandang Wira Kusumah di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Jum'at (31/1).

Nandang menjelaskan, tuduhan kepolisian tidaklah berdasar. Pasalnya, saat itu Yudi sedang melakukan penelitian secara akademik dengan tujuan mendapatkan resolusi untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dia menganggap apa yang dilakukan oleh Yudi adalah cara untuk mengkritik dan memberikan masukan atas kecintaannya pada NKRI agar tidak terpecah belah.

Sebelumnya, beredar video “Negara Rakyat Nusantara” di Youtube. Video yang berdurasi 11.59 menit itu pun viral.

Unggahan tersebut berujung pada tudingan makar, unggahan ini akhirnya dilaporkan oleh salah seorang warga yang bernama Henky Saputra ke Bareskrim Mabes Polri pada 22 Januari lalu.

Sebagai tindak lanjut, Bareskrim Polri menjadikan Yudi sebagai tersangka dengan tuduhan dugaan makar karena ingin menggulingkan pemerintahan resmi.

Yudi disangkakan pada pasal makar sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 KUHP Jo Pasal 107 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau pasal 207 KUHP dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU 1/1946 tentang peraturan hukum pidana. 13San

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Hukum

Paslon Cagub Sumbar Mulyadi-..

23 November 2020 18:28
KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Hukum

KPK Lakukan Penyidikan Dugaa..

23 November 2020 15:28
KPK Beri Pendidikan Antikorupsi Kepada Sembilan Partai Politik, Fokus Bidang Pengkaderan
Hukum

KPK Beri Pendidikan Antikoru..

23 November 2020 13:01
KPK Masih Dalami Berkas Perkara Djoko Tjandra
Hukum

KPK Masih Dalami Berkas Perk..

22 November 2020 20:50
Pengungkapan Kasus Sektor Keuangan Penting Agar KPK Makin Dipercaya Publik
Hukum

Pengungkapan Kasus Sektor Ke..

20 November 2020 18:31
Kerumunan Massa Di Megamendung, Ridwan Kamil Beri Sanksi Ke Pemkab Bogor
Hukum

Kerumunan Massa Di Megamendu..

20 November 2020 18:29
Perkom 7/2020, Strategi KPK Mengakselerasi Pemberantasan Korupsi
Hukum

Perkom 7/2020, Strategi KPK ..

19 November 2020 20:20
Pimpinan KPK Akan Luruskan Informasi Miring Soal Perkom Ortaka
Hukum

Pimpinan KPK Akan Luruskan I..

19 November 2020 14:27