Dugaan Kuat Tiga Organisasi Islam: Kasus Megakorupsi Modus Pembiayaan Politik

Berbagai kasus megakorupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah dan dan kasus korupsi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan semakin menjadi dan menggila. Bahkan ditenggarai menjadi modus untuk pembiayaan politik.

Begitu kesimpulan yang disampaikan tiga organisasi Islam dalam pernyataan bersama yang diumumkan Kamis (23/1).

Ketiga organisasi itu adalah Front Pembela Islam (FPI), GNPF-Ulama, dan PA 212.

Ketiga ormas mencatat sejumlah kasus yang seperti menguap ditelan angin dan tidak jelas duduk persoalannya lagi.

Misalnya kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penjualan kondensat bagian negara yang dilakukan oleh Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 35 triliun.

Kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya yang disebut melibatkan petinggi Istana dan merugikan negara hingga Rp 13 triliun juga dimasukkan dalam kategori ini.

Selain itu juga ada kasus Asabri yang juga diduga melibatkan pemangku kekuasaan dan merugikan negara lebih kurang Rp 10 triliun.

Terakhir, adalah kasus suap yang diduga melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan petinggi PDI Perjuangan terkait erat dengan integritas penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. 


“Kami melihat bahwa berbagai kasus megakorupsi tersebut merupakan sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang zhalim, licik dan rakus. Kami mendesak agar seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup, zhalim dan penipu,” tulis ketiga ormas itu.

Ketiga ormas itu juga meminta agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena dinilai menjadi penghambat pemberantasan korupsi dan menghalang-halangi penuntasan kasus korupsi.

“Kami memandang pimpinan KPK saat ini menempatkan posisinya di bawah ketiak penguasa dengan contoh menghadap ke Menteri Kemaritiman dan Investasi yang tupoksinya sama sekali tidak terkait dengan Tupoksi KPK. Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Invetasi bukan karena dipanggil oleh sang penguasa, tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan,” urai mereka lagi.

Pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua FPI KH. Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF-Ulama Ustad Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Ustad Slamet Ma’arif.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pak Mahfud, Laporan Terhadap Immanual Ebenezer Kok Mandek, Orangnya Sudah Jadi Komisaris
Hukum

Pak Mahfud, Laporan Terhadap..

19 September 2020 11:50
Akbar Faizal: Kebakaran Kejagung Serangan Langsung Terhadap Negara, Presiden Harus Ambil Langkah Serius
Hukum

Akbar Faizal: Kebakaran Keja..

18 September 2020 19:30
Jokowi Tidak Bisa Intervensi Penegak Hukum, Tapi Bisa Copot Kapolri Dan Jaksa Agung
Hukum

Jokowi Tidak Bisa Intervensi..

18 September 2020 19:11
Andi Irfan Jaya Diperiksa Kejagung Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Hukum

Andi Irfan Jaya Diperiksa Ke..

18 September 2020 15:32
Penahanan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Di PT Waskita Karya Diperpanjang 30 Hari
Hukum

Penahanan 5 Tersangka Kasus ..

18 September 2020 15:30
Serius Usut Perkara Djoko Tjandra Dan Jaksa Pinangki, KPK Dalami Bukti Dari MAKI
Hukum

Serius Usut Perkara Djoko Tj..

18 September 2020 15:12
KPK Cecar 7 Perwakilan PT Waskita Karya Soal Aliran Uang Dalam Kasus Korupsi Subkontraktor Fiktif
Hukum

KPK Cecar 7 Perwakilan PT Wa..

18 September 2020 10:53
Pasca Dikembalikan, Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Ke JPU
Hukum

Pasca Dikembalikan, Bareskri..

17 September 2020 23:45