KPK Baru Harus Bisa Move On Dari Kasus Syafruddin

Gedung KPK/RMOL

Peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung merupakan ujian profesionalisme bagi KPK baru di bawah pimpinan Firli Bahuri.

Pengamat ekonomi dan bisnis Eko B. Supriyanto mengurai bahwa PK tersebut merupakan permohonan yang diajukan KPK di era Agus Rahardjo. Di mana dalam kasus ini, Syafruddin telah mendapat vonis bebas dari MA dari segala tuntutan hukum terkait keterlibatan dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Permohonan PK itu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada tanggal 17 Desember 2019, tepat tiga hari sebelum pelantikan pimpinan KPK yang baru,” sambungnya kepada wartawan, Jumat (17/1).

Permohonan PK menjadi ujian profesionalitas Firli cs lantaran bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 4/2014 disebutkan bahwa jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK, sekalipun atas masalah yang dianggap prinsipil.

“Pihak yang boleh mengajukan PK adalah terdakwa atau terpidana. Makanya, saya penasaran, masak sih lembaga penegak hukum sebesar KPK tidak punya ahli hukum yang paham tentang ketentuan pengajuan PK,” tegasnya.

Atas alasan itu, Eko menyarankan agar pimpinan KPK yang baru segera membatalkan pengajuan PK yang inkonstitusional. Tujuannya, untuk menyelamatkan muka KPK, memberi jaminan profesionalisme, dan kepastian hukum.

“KPK periode sebelumnya sepertinya memang tidak bisa move on dari kasus SAT dan BLBI, sehingga sudi menghalalkan segala cara untuk mengejar Syafruddin. Move on, dong, KPK!” pungkasnya.

Eko khawatir pengajuan PK akan menjadi preseden buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun investor dari luar negeri. Sebab, tidak ada kepastian hukum.

“Keputusan hukum di Indonesia seolah-olah bisa kehilangan legitimasi sewaktu-waktu,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20