KPK Baru Harus Bisa Move On Dari Kasus Syafruddin

Gedung KPK/RMOL

Peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung merupakan ujian profesionalisme bagi KPK baru di bawah pimpinan Firli Bahuri.

Pengamat ekonomi dan bisnis Eko B. Supriyanto mengurai bahwa PK tersebut merupakan permohonan yang diajukan KPK di era Agus Rahardjo. Di mana dalam kasus ini, Syafruddin telah mendapat vonis bebas dari MA dari segala tuntutan hukum terkait keterlibatan dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Permohonan PK itu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada tanggal 17 Desember 2019, tepat tiga hari sebelum pelantikan pimpinan KPK yang baru,” sambungnya kepada wartawan, Jumat (17/1).

Permohonan PK menjadi ujian profesionalitas Firli cs lantaran bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 4/2014 disebutkan bahwa jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK, sekalipun atas masalah yang dianggap prinsipil.

“Pihak yang boleh mengajukan PK adalah terdakwa atau terpidana. Makanya, saya penasaran, masak sih lembaga penegak hukum sebesar KPK tidak punya ahli hukum yang paham tentang ketentuan pengajuan PK,” tegasnya.

Atas alasan itu, Eko menyarankan agar pimpinan KPK yang baru segera membatalkan pengajuan PK yang inkonstitusional. Tujuannya, untuk menyelamatkan muka KPK, memberi jaminan profesionalisme, dan kepastian hukum.

“KPK periode sebelumnya sepertinya memang tidak bisa move on dari kasus SAT dan BLBI, sehingga sudi menghalalkan segala cara untuk mengejar Syafruddin. Move on, dong, KPK!” pungkasnya.

Eko khawatir pengajuan PK akan menjadi preseden buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun investor dari luar negeri. Sebab, tidak ada kepastian hukum.

“Keputusan hukum di Indonesia seolah-olah bisa kehilangan legitimasi sewaktu-waktu,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

"Indonesia" karya Jaya Suprana oleh Pentaboyz

Rabu, 01 Juli 2020

Artikel Lainnya

Firli Bahuri Benarkan Ada OTT KPK Malam Ini
Hukum

Firli Bahuri Benarkan Ada OT..

02 Juli 2020 23:24
Tabrak UU, Badan Penyelenggara Produk Halal Digugat Ke PTUN
Hukum

Tabrak UU, Badan Penyelengga..

02 Juli 2020 23:18
Perlahan Tapi Pasti, Pelaku Pembobolan Jiwasraya Mulai Terungkap
Hukum

Perlahan Tapi Pasti, Pelaku ..

02 Juli 2020 21:18
Jaksa KPK Ungkap Ada Sosok Penyandang Dana Selain Harun Masiku
Hukum

Jaksa KPK Ungkap Ada Sosok P..

02 Juli 2020 21:15
Saat Bersaksi, Donny Tri Istiqomah Akui Pernah Bertemu Harun Masiku Dan Diberi Duit Rp 100 Juta
Hukum

Saat Bersaksi, Donny Tri Ist..

02 Juli 2020 19:27
Donny Tri Istiqomah Sebut Hasto Kristiyanto Tak Setuju Saeful Bahri Temui Riezky Aprilia Di Singapura
Hukum

Donny Tri Istiqomah Sebut Ha..

02 Juli 2020 17:36
Seharusnya Tim Novel Baswedan Ajukan Keberatan Di Awal Sidang, Bukan Ke Ombudsman
Hukum

Seharusnya Tim Novel Basweda..

02 Juli 2020 15:52
Perkara Penerimaan Uang Seleksi Calon Anggota KPU Papua Barat, Sepupu Wahyu Setiawan Akui Ada Transfer Rp 500 Juta
Hukum

Perkara Penerimaan Uang Sele..

02 Juli 2020 14:14