Laporan FMPHI Terhadap Mantan Bupati Lamteng Mustafa Ditolak Bareskrim

San Salvator/RMOL

Forum Masyarakat Pemantau Hukum Indonesia (FMPHI) rencanannya melaporkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

San Salvator yang melaporkan Mustafa mengatakan bahwa laporanya itu merujuk pernyataan yang menyebut Aziz meminta fee sebesar 8 persen untuk dana pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 untuk wilayah Lampung Tengah.

"Kami laporkan sebagai delik perbuatan Mustafa yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seorang bernama Azis Syamsuddin dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI 2019-2024," kata San Salvator, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Status Mustafa saat ini adalah terpidana kasus korupsi karena terbukti menyuap beberapa anggota DPRD Lampung Tengah dengan uang senilai Rp 9,6 miliar. Mustafa divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Mustofa sempat menyebutkan bahwa Azis Syamsuddin diduga pernah meminta uang fee sebesar 8 persen, terkait pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan tahun 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah pada Badan Anggaran DPR.

Namun, sayangnya Bareskrim Polri tidak menerima laporan San Salvator dkk karena dianggap tidak cukup bukti untuk membuat laporan kepolisian.

Karena biasanya, setiap pelapor akan mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan (STTP) yang diterbitkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53