Dewas KPK: Kami Hanya Terbitkan Izin, Kapan Penggeledahan Terserah Penyidik

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah)/RMOL

Izin penggeledahan dari Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menjadi kendala lamanya penyidik menggeledah ruang kerja Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Menanggapi itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan bahwa proses pemberian izin atau tidak diberikan izin hanya dalam waktu 1X24 jam.

Tumpak menyebutkan, lamanya proses penggeledahan diakibatkan oleh penyidik KPK yang lamban mengajukan surat permohonan izin penggeledahan.

"Kalau belum digeledah, mereka mungkin belum mendapatkan izin dari Dewas atau mungkin belum mengajukan. Jadi perhatikan saja mungkin belum ada (surat izin) diajukan," ujar Tumpak kepada wartawan di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Tumpak mengaku tidak mempersoalkan lamanya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurutnya, pihaknya telah memberikan izin kepada pimpinan KPK untuk melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja maupun rumah dinas Wahyu Setiawan setelah pengajuan disampaikan.

"Kasus kemarin penggeledahan sudah kami berikan izin dan mereka sudah menggeledah kan," jelasnya.

Bahkan, lamanya proses penggeledahan merupakan wewenang penyidik KPK. Sehingga Tumpak menilai dalam kasus OTT Wahyu Setiawan, penyidik memiliki strategi tersendiri untuk melakukan penggeledahan.

"Kami hanya memberikan izin 1X24 jam sejak pengajuan permohonan. Kapan mereka mau menggeledah? Terserah dia. Cuma dalam izin kami sebut, izin ini hanya berlaku selama 30 hari untuk penggeledahan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53