Dewas KPK Pastikan Proses Izin Penggeledahan Cuma Butuh Waktu 1X24 Jam

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah)/RMOL

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan mekanisme pengajuan izin penyadapan maupun penggeledahan yang dilakukan KPK.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, proses izin penggeledahan maupun penyadapan berawal dari penyelidik atau penyidik.

Penyidik atau penyelidik KPK mengajukan izin kepada Direktur yang kemudian diteruskan ke pimpinan KPK. Setelah itu, pimpinan KPK akan menyerahkan pengajuan izin kepada Sekretariat Dewas KPK.

"Pada hari itu juga dilakukan analisa. Ada petugas kami jabatan fungsional yang meneliti, sampai di Dewas kami akan putuskan secara kolektif kolegial berikan persetujuan atau tidak," ucap Tumpak kepada wartawan di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Usai diputuskan, Dewas akan mengirimkan surat pemberitahuan izin/tidaknya kepada pimpinan KPK untuk dilanjutkan kepada Direktur dan penyelidik maupun penyidik.

"Itu prosesnya paling lama 1X24 jam," kata Tumpak.

Hal ini dijelaskan menyusul polemik upaya KPK yang melakukan penggeledahan beberapa hari setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Langkah tersebut disoroti lantaran dalam OTT sebelumnya, upaya penggeledahan selalu dilakukan tak lama setelah operasi senyap.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53