Pakar Hukum: Jika Tidak Izin Dewas, Penyelidikan KPK Batal Demi Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi/Net

Perdebatan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang diduga ikut menyeret elite PDI Perjuangan belum juga reda.

Salah satu hal yang masih terus diperdebatkan adalah soal mekanisme penyadapan dan penggeledahan. KPK menyebut semua mekanisme dilakukan dalam peride lama dengan dasar UU 30/2002.

Padahal, saat Pimpinan KPK saat ini dilantik. Sudah berlaku UU 19/2019 yang merupakan perubahan UU 30/2002. Salah satu poinnya adalah, penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas KPK.

Pakar hukum Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita menyebut ketika UU 19/2019 disahkan. Maka, UU yang sebelumnya ada otomatis tidak berlaku.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 70C UU 19/2019 tentang KPK. Bunyinya, ‘Pada saat UU ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini’.

"Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan sebelum disahkan UU KPK baru, dan dijadikan dasar OTT sesudah diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 menjadi tidak sah," ujar Romli kepada wartawan, Selasa (14/1).

Termasuk juga dalam kegiatan penyelidikan, kata Romli, harus dilakukan dengan seizin Dewas KPK.

"Jika kegiatan penyelidikan berupa penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka semua bukti yang disita otomatis batal demi hukum," tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Sempat Ada Perlawanan, Tim KPK Terpaksa Dobrak Persembunyian Nurhadi Dan Keluarga
Hukum

Sempat Ada Perlawanan, Tim K..

02 Juni 2020 12:15
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
Hukum

Bambang Widjojanto: Meski Ma..

02 Juni 2020 11:57
Setelah Tangkap Nurhadi, Tugas Berat KPK Ciduk Harun Masiku Dan Tuntaskan Kasus Cak Imin
Hukum

Setelah Tangkap Nurhadi, Tug..

02 Juni 2020 10:58
Penangkapan Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia Peradilan
Hukum

Penangkapan Nurhadi Jadi Pin..

02 Juni 2020 10:11
Selain Nurhadi Dan Menantu, Ternyata KPK Juga Angkut Istri Nurhadi Tin Zuraida
Hukum

Selain Nurhadi Dan Menantu, ..

02 Juni 2020 09:29
Penangkapan Nurhadi Harus Jadi Penyemangat KPK Mencari Harun Masiku
Hukum

Penangkapan Nurhadi Harus Ja..

02 Juni 2020 09:15
Pelarian Terhenti Di Jaksel, Nurhadi Dan Menantunya Ditangkap Di Sebuah Rumah
Hukum

Pelarian Terhenti Di Jaksel,..

02 Juni 2020 00:56
DPO Sejak Februari, KPK Tangkap Nurhadi Dan Menantunya Di Jakarta Selatan
Hukum

DPO Sejak Februari, KPK Tang..

02 Juni 2020 00:31