Pakar Hukum: Jika Tidak Izin Dewas, Penyelidikan KPK Batal Demi Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi/Net

Perdebatan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang diduga ikut menyeret elite PDI Perjuangan belum juga reda.

Salah satu hal yang masih terus diperdebatkan adalah soal mekanisme penyadapan dan penggeledahan. KPK menyebut semua mekanisme dilakukan dalam peride lama dengan dasar UU 30/2002.

Padahal, saat Pimpinan KPK saat ini dilantik. Sudah berlaku UU 19/2019 yang merupakan perubahan UU 30/2002. Salah satu poinnya adalah, penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas KPK.

Pakar hukum Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita menyebut ketika UU 19/2019 disahkan. Maka, UU yang sebelumnya ada otomatis tidak berlaku.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 70C UU 19/2019 tentang KPK. Bunyinya, ‘Pada saat UU ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini’.

"Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan sebelum disahkan UU KPK baru, dan dijadikan dasar OTT sesudah diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 menjadi tidak sah," ujar Romli kepada wartawan, Selasa (14/1).

Termasuk juga dalam kegiatan penyelidikan, kata Romli, harus dilakukan dengan seizin Dewas KPK.

"Jika kegiatan penyelidikan berupa penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka semua bukti yang disita otomatis batal demi hukum," tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Prof Abdul Muti: Tragedi Sigi Bukan Konflik Antaragama, Jangan Terprovokasi Dan Percayalah Pada Polisi
Hukum

Prof Abdul Muti: Tragedi Sig..

29 November 2020 19:09
Buntut Maulid Petamburan, Giliran Habib Rizieq Dipanggil Polda Metro Hari Selasa
Hukum

Buntut Maulid Petamburan, Gi..

29 November 2020 18:44
Firli Bahuri: Kasus Di KKP Murni Korupsi, Enggak Ada Kaitan Dengan Politik
Hukum

Firli Bahuri: Kasus Di KKP M..

28 November 2020 19:06
Kronologi KPK Tangkap Walikota Cimahi Ajay M. Priatna
Hukum

Kronologi KPK Tangkap Waliko..

28 November 2020 18:59
Sandang Status Tersangka KPK, Ajay M. Priatna: Saya Pikir Tidak Masuk Pasal
Hukum

Sandang Status Tersangka KPK..

28 November 2020 16:19
Hasil Penggeledahan Di Kantor KKP, KPK Sita Mata Uang Rupiah Dan Asing
Hukum

Hasil Penggeledahan Di Kanto..

28 November 2020 16:04
KPK Jebloskan Dua Tersangkap Suap Proyek RS Kasih Bunda Cimahi Ke Rutan Untuk 20 Hari Pertama
Hukum

KPK Jebloskan Dua Tersangkap..

28 November 2020 15:25
Jadi Tersangka Korupsi, Ajay M. Priatna Minta Jatah Rp 3,2 M Dari Proyek RS Kasih Bunda
Hukum

Jadi Tersangka Korupsi, Ajay..

28 November 2020 14:31