Jarak Penangkapan Dengan Penggeledahan Terlalu Lama, KPK Mengaku Punya Strategi Lain

Plt Jubir KPK, Ali Fikri/Net

Publik mengkhawatiran hilangnya barang bukti dalam kasus suap yang telah menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan lantaran jarak waktu penangkapan dengan penggeledahan yang terlalu lama.

Namun demikian, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah memiliki strategi lain. Sehingga barang bukti yang dibutuhkan masih bisa tetap didapatkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah memiliki strategi tersendiri untuk mengatasi jarak antara penangkapan dengan penggeledahan yang terlalu lama. Dijelaskan Ali, salah satu kendala penggeledahan suatu tempat lantaran harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Mengenai itu, tentu penyidik KPK punya strategi. Kita punya target-target apa yang perlu kita dapatkan dalam proses penyidikan," ucap Ali Fikri kepada wartawan, Senin malam (13/1).

KPK memang harus memiliki strategi lain setelah gagal menyegel ruangan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat usai melakukan OTT beberapa hari lalu.

"Karena itu ada tempat-tempat yang kemudian tidak di-'KPK Line', selain kemudian di gedung DPP PDIP yang tidak jadi," katanya.

KPK berharap, masyarakat bisa menunggu perkembangan lebih lanjut soal tempat-tempat lain yang akan digeledah penyidik untuk mencari barang bukti dalam kasus suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI yang dilakukan oleh politikus PDIP Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan.

"Tentu kita akan tunggu perkembangan ya tempat-tempat yang kemungkinan akan dilakukan penggeledahan untuk cari dokumen ataupun mencari hal-hal lain untuk pembuktian para tersangka," pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53