Pengamat: Mahfud MD Harus Segera Kumpulkan Kejagung-KPK-Polri Usut Dugaan Korupsi Asabri

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkap bahwa terjadi dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahfud menyebut bahwa kerugian negara mencapai Rp 10 triliun.

“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Peneliti Pusat Pendidian dan Kajian Anti Korupsi (PUSDAK) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said menyatakan, jika benar seorang Menko sampai mendengar kasus korupsi harus segera dindaklanjuti.  

"Karena omongan pejabat negara itu disetarakan dengan Undang-undang. Jadi kuat untuk bisa dijadikan legitimasi memanggil pihak terkait," kata Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/1).

Kata Said, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera menindaklanjuti dengan memanggil Direksi dan Komisarisnya.

"Jika Direksi dan Komisaris enggak bisa mengontrol perusahaan maka perlu dipertanyakan kinerja mereka, apalagi jabatan Direksi dan Komisaris sudah bukan rahasia umum lagi jika digunakan untuk sampingan para tokoh-tokoh," urai Said.

Ahli hukum administrasi negara (HAN) itu juga meminta Mahfud MD selaku Menko Polhukam untuk segera mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK dan Kepolisian.

Tujuannya, mengkoordinasikan dan memberi arahan untuk memastikan sistem penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan maksimal.

"Seharusnya itu memang tugas seorang Menko, mengumpulkan dan mengorganisasikan dan memberikan arahan (menyikapi kasus dugaan korupsi Asabri)," pungkas Said.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53