Pengamat: Walaupun Hasil Penyelidikan Lama, Pimpinan KPK Baru Tetap Perlu Izin Dewas

Komisi Pemberantasan Korupsi/Net

Dua giat operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan masih menjadi perbincangan hangat.

Guru besar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Fauzan menyebutkan, khususnya dalam OTT Wahyu Setiawan diduga KPK belum mengantongi izin Dewan Pengawas KPK.

Kata dia, dugaan tersebut menguat saat tim penyelidik KPK gagal melakukan penytegelan ruang kerja di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta.

"Penyelidik KPK diketahui tidak bisa menunjukkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK saat mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan sebagai pengembangan terhadap OTT," ujar Fauzan kepada wartawan, Senin (13/1).

Padahal, dikatakan Fauzan, jika UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka, izin dari Dewas KPK menjadi penting.

Kalaupun belakangan disebutkan bahwa penyelidikan dan penyadapan awal dari OTT itu dilakukan pada kepemimpinan KPK periode lama atau sebelum adanya UU 19/2019.

Bagi Fauzan, jika hasil penyedilikan dan penyadapan itu akan dilanjutkan. Maka pimpinan KPK saat ini tetap memerlukan izin dewan pengawas.

"Ketika pimpinan KPK yang baru mau melanjutkan penyadapan terhadap pihak yang menjadi target operasi maka sesuai dengan ketentuan UU KPK baru, mesti mendapatkan izin dari Dewan Pengawas," jelasnya.

Contoh lainnya, kata dia, ketika KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Bukan tidak mungkin semua itu gugur di praperadilan.

"Seandainya kasus tersebut masuk ke Praperadilan, dan KPK tidak mampu menunjukkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas, maka penggugat berpotensi besar untuk memenangkan perkara," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pak Mahfud, Laporan Terhadap Immanual Ebenezer Kok Mandek, Orangnya Sudah Jadi Komisaris
Hukum

Pak Mahfud, Laporan Terhadap..

19 September 2020 11:50
Akbar Faizal: Kebakaran Kejagung Serangan Langsung Terhadap Negara, Presiden Harus Ambil Langkah Serius
Hukum

Akbar Faizal: Kebakaran Keja..

18 September 2020 19:30
Jokowi Tidak Bisa Intervensi Penegak Hukum, Tapi Bisa Copot Kapolri Dan Jaksa Agung
Hukum

Jokowi Tidak Bisa Intervensi..

18 September 2020 19:11
Andi Irfan Jaya Diperiksa Kejagung Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Hukum

Andi Irfan Jaya Diperiksa Ke..

18 September 2020 15:32
Penahanan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Di PT Waskita Karya Diperpanjang 30 Hari
Hukum

Penahanan 5 Tersangka Kasus ..

18 September 2020 15:30
Serius Usut Perkara Djoko Tjandra Dan Jaksa Pinangki, KPK Dalami Bukti Dari MAKI
Hukum

Serius Usut Perkara Djoko Tj..

18 September 2020 15:12
KPK Cecar 7 Perwakilan PT Waskita Karya Soal Aliran Uang Dalam Kasus Korupsi Subkontraktor Fiktif
Hukum

KPK Cecar 7 Perwakilan PT Wa..

18 September 2020 10:53
Pasca Dikembalikan, Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Ke JPU
Hukum

Pasca Dikembalikan, Bareskri..

17 September 2020 23:45