KAKI Minta Pimpinan KPK Baru Segera Tangkap Azis Syamsuddin

KAKI minta KPK segera tangkap dan periksa Azis Syamsuddin/RMOL

Puluhan orang dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (6/1). Mereka mendesak KPK untuk segera memeriksa Azis Syamsuddin.

Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI tersebut, diduga terlibat kasus mafia anggaran yang menjerat pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Sekjen KAKI, Ahmad Fikri mengatakan pihaknya berharap politikus Golkar itu segera diperiksa KPK lantaran diduga menerima fee 8 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) dari Bupati Lamteng Mustafa.

"Iya dong (ditangkap), harapan masyarakat," kata Ahmad saat ditemui wartawan di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

Lebih lanjut, ia menaruh harapan besar kalau di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK dapat mengungkap dugaan kasus mafia anggaran.

"Ini tahun 2020. Harapan kita KPK yang baru ini bisa menghasilkan terobosan, bisa mengungkap (kasus mafia anggaran)," tandasnya.

Dalam catatan KAKI, saat pembacaan tuntutan Yaya Purnomo, disebutkan jika dana DAK dan DID untuk Lampung Tengah berhasil dicairkan senilai Rp 79 miliar.

Azis Syamsuddin yang saat itu menjabat Ketua Banggar DPR RI disebut menerima fee dari pengurusan dana perimbangan untuk Lampung Tengah tersebut.

Mantan Bupati Lampteng, Mustafa menyebut Azis Syamsuddin meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan DAK perubahan 2017. Hal itu diungkapkan Mustafa saat membesuk ayahandanya, di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Rabu (25/12) lalu.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

SK Walikota Dibatalkan PTUN, Jabatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan Harus Dikembalikan
Hukum

SK Walikota Dibatalkan PTUN,..

25 Mei 2020 15:39
Dianggap Berkelakuan Baik, Gayus Tambunan Dan Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Khusus Lebaran Idulfitri
Hukum

Dianggap Berkelakuan Baik, G..

25 Mei 2020 15:09
Arief Poyuono: Pengalaman Siti Fadilah Dapat Digunakan Dalam Perang Melawan Covid-19, Jangan Kembalikan Ke Penjara
Hukum

Arief Poyuono: Pengalaman Si..

25 Mei 2020 11:55
UNJ Angkat Bicara Mengenai OTT KPK Di Kemendikbud
Hukum

UNJ Angkat Bicara Mengenai O..

24 Mei 2020 22:38
Ditahan Di Nusakambangan, Rambut Gondrong Habib Bahar Dipangkas
Hukum

Ditahan Di Nusakambangan, Ra..

24 Mei 2020 20:27
Dari Nusakambangan, Bahar Bin Smith: Saya Diperlakukan Baik Dan Lembut, Tidak Benar Bonyok-bonyok
Hukum

Dari Nusakambangan, Bahar Bi..

24 Mei 2020 18:11
KPK Serahkan OTT Kemendikbud Ke Pihak Kepolisian
Hukum

KPK Serahkan OTT Kemendikbud..

22 Mei 2020 02:23
KPK OTT Kemendikbud, Amankan Pegawai UNJ Dan Barbuk 1.200 Dolar AS
Hukum

KPK OTT Kemendikbud, Amankan..

22 Mei 2020 01:54