Diduga Terlibat Mafia Anggaran, Wakil Ketua DPR Dilaporkan Ke KPK

Aksi unjuk rasa KAKI yang menuntut penangkapan Azis Syamsudin/RMOL

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dilaporkan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi 'mafia anggaran' yang menjerat pejabat Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo.

Ketua KAKI, Arifin Nur Cahyono mengungkapkan, pihaknya melaporkan politikus Partai Golkar itu menyusul adanya pengakuan dari mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Di mana Mustafa mengaku pernah diminta Azis uang fee sebesar 8 persen dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) perubahan tahun 2017. Saat itu, Azis masih menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Saudara Azis Syamsuddin selaku Kepala Banggar DPR RI periode 2016-2019 diduga meminta uang fee terkait pengesahan dana alokasi khusus DAK Kabupaten Lampung Tengah," kata Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/1).

Arifin menambahkan, pengakuan Mustafa terkait dugaan keterlibatan Azis memang belum terkualifikasi sebagai alat bukti. Namun, pernyataan tersebut sudah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau telah menjadi fakta persidangan.

"Karenanya, dengan kewenangan yang diberikan oleh UU, sejatinya KPK dapat memeriksa saudara Azis Syamsudin berkenaan dengan dugaan tindak pidana korupsi anggaran," tandasnya.

Hal senada dikatakan pakar Hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Menurut Feri, pada dasarnya pengakuan Mustafa bisa dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup oleh KPK. Bukti permulaan tersebut digunakan untuk membongkar tirai dugaan kasus korupsi tersebut.

"Itu kan bisa dianggap sebagai bukti permulaan, agar kemudian aparat penegak hukum bisa bertindak," ujar Feri.

Kendati demikian, diakuinya pengungkapan kasus tersebut tergantung sikap aparat penegak hukum terhadap pengakuan dari Mustafa. Sebab pernyataan Mustafa merupakan tuduhan yang sangat serius.

"Malah akan jadi aneh kalau kemudian aparat penegak hukum mengabaikan pernyataan itu. Karena bisa dianggap pernyataan itu sebagai whistleblower, peniup peluit agar kemudian sebuah kasus bisa terbongkar," demikian Feri.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

SK Walikota Dibatalkan PTUN, Jabatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan Harus Dikembalikan
Hukum

SK Walikota Dibatalkan PTUN,..

25 Mei 2020 15:39
Dianggap Berkelakuan Baik, Gayus Tambunan Dan Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi Khusus Lebaran Idulfitri
Hukum

Dianggap Berkelakuan Baik, G..

25 Mei 2020 15:09
Arief Poyuono: Pengalaman Siti Fadilah Dapat Digunakan Dalam Perang Melawan Covid-19, Jangan Kembalikan Ke Penjara
Hukum

Arief Poyuono: Pengalaman Si..

25 Mei 2020 11:55
UNJ Angkat Bicara Mengenai OTT KPK Di Kemendikbud
Hukum

UNJ Angkat Bicara Mengenai O..

24 Mei 2020 22:38
Ditahan Di Nusakambangan, Rambut Gondrong Habib Bahar Dipangkas
Hukum

Ditahan Di Nusakambangan, Ra..

24 Mei 2020 20:27
Dari Nusakambangan, Bahar Bin Smith: Saya Diperlakukan Baik Dan Lembut, Tidak Benar Bonyok-bonyok
Hukum

Dari Nusakambangan, Bahar Bi..

24 Mei 2020 18:11
KPK Serahkan OTT Kemendikbud Ke Pihak Kepolisian
Hukum

KPK Serahkan OTT Kemendikbud..

22 Mei 2020 02:23
KPK OTT Kemendikbud, Amankan Pegawai UNJ Dan Barbuk 1.200 Dolar AS
Hukum

KPK OTT Kemendikbud, Amankan..

22 Mei 2020 01:54