Alfort Capital: Klaim Fireworks Sebagai Kreditur Tunggal PT GWP Tidak Berdasar

Sendi Sanjaya/Net

Klaim Fireworks Ventures Limited sebagai kreditur tunggal atas utang PT. Geria Wijaya Prestige (PT. GWP) dianggap tidak berdasar. Terlebih, klaim itu hanya disandarkan pada Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000.

Kuasa hukum Alfort Capital Limited, selaku salah satu kreditur yang telah mempunyai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Sendi Sanjaya mengurai bahwa pihaknya telah memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di mana dalam perjalanan proses perkara dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Peninjauan Kembali Kedua, Fireworks Ventures Limited turut masuk sebagai pihak dalam perkara-perkara tersebut.

Sehingga, sambung Sendi, semestinya Fireworks telah mengetahui bahwa mereka bukan kreditur tunggal atas utang PT. GWP.

“Selain Alfort Capital Limited, masih ada kreditur lain yang juga telah memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Gaston Investment Limited,” urainya kepada wartawan, Selasa (17/12).

Sementara mengenai Kesepakatan Bersama yang jadi dasar klaim Fireworks, Sendi mengurai isinya. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa bank-bank sindikasi memberikan wewenang kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk melakukan pengurusan penyelesaian utang debitur yang timbul dari perjanjian kredit, dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh BPPN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP 17/1999.

Artinya, kata Sendi, telah jelas bahwa tidak pernah ada pengalihan hak tagih secara keseluruhan dari bank-bank sindikasi (para kreditur) kepada BPPN.

“Karena pengalihan hak tagih semestinya dibuat dalam bentuk Akta Pengalihan Piutang (Cessie) dan Akta Perjanjian Jual Beli,” terang Sendi.

Selain itu, disebutkan juga pada pasal 2 ayat 1 bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh BPPN dalam rangka melaksanakan tugasnya berdasarkan PP 17/1999 tersebut, termasuk biaya untuk menerbitkan surat peringatan, surat paksa, surat sita dan melakukan penyitaan terhadap asset debitur, biaya pengumuman lelang, biaya pelaksanaan lelang dan lain-lain akan ditanggung bersama oleh bank-bank sindikasi dan BPPN secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing.

Sedang pasal 2 ayat 2 berbunyi, “terhadap seluruh resiko yang timbul dari dilaksanakannya pelimpahan wewenang penagihan piutang dari bank-bank sindikasi kepada BPPN dengan menggunakan kewenangan PP 17/1999 akan ditanggung bersama oleh bank-bank sindikasi dan BPPN secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing”.

Kedua pasal itu, kata Sendi, menunjukkan tidak dilakukannya pengalihan piutang secara keseluruhan dari bank-bank sindikasi (para kreditur) kepada BPPN. Sebab, tertera jelas bahwa biaya dan resiko yang timbul sehubungan dengan tindakan BPPN dimaksud, ditanggung bersama antara BPPN dengan bank-bank sindikasi secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing.

Artinya pengalihan piutang tidak dilakukan secara keseluruhan kepada BPPN.

“Kalau pengalihan piutang dilakukan secara keseluruhan kepada BPPN, semestinya segala biaya dan resiko yang timbul akibat tindakan BPPN menagih utang kepada PT. GWP, haruslah ditanggung sendiri oleh BPPN dan tidak membawa serta lagi bank-bank sindikasi,” urainya.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Walikota Tanjungbalai Masih Diperiksa Intensif, Penyidik KPK Dan Pengacara Dijebloskan Ke Rutan
Hukum

Walikota Tanjungbalai Masih ..

23 April 2021 00:06
Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Dan Pengacara Resmi Jadi Tersangka
Hukum

Penyidik KPK, Walikota Tanju..

22 April 2021 23:39
Song Sangyup, Dirut Korea Investment Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Asabri
Hukum

Song Sangyup, Dirut Korea In..

22 April 2021 22:23
Minta Keadilan, Matoa Golf Harap Perwakilan Pemerintah Bisa Ikut Selesaikan Sengketa Hak Kelola Tanah Dengan Inkopau
Hukum

Minta Keadilan, Matoa Golf H..

22 April 2021 21:48
Dugaan Kriminalisasi, Propam Mabes Polri Diminta Tindak Oknum Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang
Hukum

Dugaan Kriminalisasi, Propam..

22 April 2021 21:48
Kuasa Hukum Jumhur Setuju Dengan Ahli, Keonaran Jumhur Harus Dibuktikan
Hukum

Kuasa Hukum Jumhur Setuju De..

22 April 2021 19:17
Habib Rizieq Sebut Jaksa Mengkriminalisasi Maulid Nabi
Hukum

Habib Rizieq Sebut Jaksa Men..

22 April 2021 18:45
Malam Ini KPK Jumpa Pers Terkait Oknum Pemeras Walikota Tanjungbalai, Apakah Kenakan Rompi Oranye?
Hukum

Malam Ini KPK Jumpa Pers Ter..

22 April 2021 18:36