Tolak Pengalihan Saham PT GWP, Alfort Capital Limited Dukung Tomy Winata

Tomy Winata (kemeja biru) saat di pengadilan/Net

Pengalihan saham PT. Geria Wijaya Prestige (PT. GWP) dinilai bertentangan dengan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hendra Karyadi.

Atas alasan itu, Alfort Capital Limited melalui kuasa hukum Sendi Sanjaya mendukung langkah hukum yang dilakukan Tomy Winata melaporkan bos Hotel Kuta Paradiso Harijanto Karjadi.

Sendi mengurai bahwa pengalihan saham PT GWP tidak pernah diberitahukan apalagi mendapatkan persetujuan dari Alfort Capital Limited, selaku salah satu kreditur yang telah mempunyai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hukum tetap yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Agustus 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI tanggal 17 Juli 2012 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1300 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 232 PK/Pdt/2014 tanggal 17 September 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Kedua Nomor 531 PK/Pdt/2015 tanggal 21 Maret 2016.

Singkatnya, pengalihan tidak dibenarkan karena saham-saham PT. GWP yang awalnya dimiliki Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, dan Hartono Karjadi telah menjadi objek jaminan kredit kepada para kreditur, yang salah satunya adalah Alfort Capital Limited.

“Jadi jika ada pengalihan saham, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, harus sepengetahuan dan sepersetujuan para kreditur,” terangnya kepada wartawan, Selasa (17/12).

Sementara pernyataan penasihat hukum Harijanto Karjadi, Petrus Bala Pattyona dianggap lucu oleh Sendi. Dalam hal ini, Petrus menyebut PT. GWP belum menyelesaikan kewajiban kepada para kreditur dikarenakan belum ada satu pihak pun yang benar-benar solid secara hukum punya hak mengklaim kepemilikan piutang PT. GWP.

“Kami justru merasa lucu dengan keterangan penasihat hukum Harijanto Karjadi tersebut. Jika yang dimaksudkan hanya terhadap perkara No. 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. hal tersebut lucu sekali,” tegas Sendi.

Sendi mengurai bahwa Alfort Capital Limited sudah mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tahun 2013. Putusan itu menyatakan PT. GWP diharuskan membayar utang kepada Alfort Capital Limited selaku salah satu kreditur yang sah.

Hanya saja, PT. GWP masih belum juga membayar utang tersebut dan masih terus melakukan perlawanan hukum. Padahal perlawanan itu seharusnya tidak dapat dilakukan lagi karena sudah berkekuatan hukum tetap.

Tidak hanya pernyataan Petrus yang dianggap lucu, ucapan dari kuasa hukum PT. GWP, Boyamin Saiman yang  meminta agar pihak-pihak menghormati putusan hakim juga ditertawakan.

Pasalnya, PT. GWP sendiri tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dimiliki oleh Alfort Capital Limitied.

Keterangan Boyamin kontradiktif dengan perbuatan PT. GWP yang hingga saat ini belum juga melakukan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditur terutama Alfort Capital Limited, yang telah memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Singkatnya, Sendi meminta kepada PT. GWP untuk segera melakukan kewajiban membayar utang kepada para krediturm terutama Alfort Capital Limited. Sebab, Alfort Capital Limited telah memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun utang yang diklaim adalah sebesar 20,389 juta dolar AS. 

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Walikota Tanjungbalai Masih Diperiksa Intensif, Penyidik KPK Dan Pengacara Dijebloskan Ke Rutan
Hukum

Walikota Tanjungbalai Masih ..

23 April 2021 00:06
Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Dan Pengacara Resmi Jadi Tersangka
Hukum

Penyidik KPK, Walikota Tanju..

22 April 2021 23:39
Song Sangyup, Dirut Korea Investment Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Asabri
Hukum

Song Sangyup, Dirut Korea In..

22 April 2021 22:23
Minta Keadilan, Matoa Golf Harap Perwakilan Pemerintah Bisa Ikut Selesaikan Sengketa Hak Kelola Tanah Dengan Inkopau
Hukum

Minta Keadilan, Matoa Golf H..

22 April 2021 21:48
Dugaan Kriminalisasi, Propam Mabes Polri Diminta Tindak Oknum Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang
Hukum

Dugaan Kriminalisasi, Propam..

22 April 2021 21:48
Kuasa Hukum Jumhur Setuju Dengan Ahli, Keonaran Jumhur Harus Dibuktikan
Hukum

Kuasa Hukum Jumhur Setuju De..

22 April 2021 19:17
Habib Rizieq Sebut Jaksa Mengkriminalisasi Maulid Nabi
Hukum

Habib Rizieq Sebut Jaksa Men..

22 April 2021 18:45
Malam Ini KPK Jumpa Pers Terkait Oknum Pemeras Walikota Tanjungbalai, Apakah Kenakan Rompi Oranye?
Hukum

Malam Ini KPK Jumpa Pers Ter..

22 April 2021 18:36