Tok! MK Persilakan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada, Asal ....

Gedung Mahkamah Konstitusi/Net

Mahkamah Konstitusi telah mengetok palu untuk memutuskan eks napi korupsi bisa ikut pemilihan kepala daerah (pilkada).

Namun demikian, bukan berarti para mantan koruptor yang ada bisa ikut pilkada tanpa syarat.

Sebab dalam putusannya, MK menerima dan/atau menolak sebagian gugatan uji materil yang dilayangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), atas pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tentang Pilkada.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang membacakan hasil putusan MK menyatakan, memberikan syarat kepada eks napi korupsi yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Syarat pertama, menunggu 5 tahun pasca selesai hukumannya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, calon bupati atau calon wakil bupati, serta calon wali kota atau calon wakil wali kota.

"Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," ucap Anwar dalam Sidang Putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Syarat kedua, disebutkan Usman ialah meminta eks napi korupsi yang hendak mencalonkan diri di pilkada untuk membuka jati dirinya di muka umum.

"Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana," Anwar membacakan.

Kemudian syarat ketiga atau yang terakhir adalah eks napi koruptor bukanlah penjahat yang berulang-ulang melakukan kejahatannya. 

"Dan tiga, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20