Bukan KPU, Koruptor Bebas Ikut Pilkada Karena Presiden Dan DPR Tak Serius Perangi Korupsi

Presiden Joko Widodo/Net

Keseriusan pemerintah dan DPR RI tehadap Pilkada yang berintegritas dipertanyakan lantaran tidak adanya upaya untuk melarang koruptor menjadi kepala daerah.

Hal ini berkenaan dengan tidak adanya ketegasan larangan koruptor ikut Pilkada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 18/2019.

Menurut Jurubicara KPK, Febri Diansyah, sejatinya KPU sudah berupa membatasi hak narapidana kasus korupsi berpolitik, dalam hal ini menjadi kepala daerah. Namun, upaya tersebut kandas usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan yang telah dibuat KPU.

"Dan salah satu pertimbangan pada saat itu adalah karena soal pembatasan HAM," ucap Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/12).

Persoalan ini pun dianggap berada pada keseriusan pemerintah dan legislatif sebagai pembuat UU. Jika serius membatasi terpidana kasus korupsi berpolitik, jelasnya, Presiden Joko Widodo dan DPR-lah yang harusnya membuat Undang-Undang pembatasan.

"Jadi kalau kita bicara soal merumuskan Pilkada berintegritas, bolanya ada di tangan Presiden dan DPR. Misalnya membatasi calon terkait dengan narapidana kasus korupsi, itu di sisi pembentukan peraturan perundang-undangan (di tangan DPR dan pemerintah)," sambung Febri.

Diketahui, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang tidak melarang koruptor untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Hal itu tercantum pada PKPU 18/2019 tentang Perubahan kedua Atas PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU itu ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Terkhusus pada Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. Isi Pasal 4 ayat H tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya, yakni PKPU 7/2017 mengatur larangan bagi mantan terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Protes Ditanggapi Admin Telkomsel, Alvin Lie: Yang Respon Robot, Ribet!
Hukum

Protes Ditanggapi Admin Telk..

31 Oktober 2020 12:06
Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Akhirnya Bebas Dari Penjara
Hukum

Mantan Menkes Siti Fadilah S..

31 Oktober 2020 11:42
Alvin Lie Geram Penipu Melalui SMS Dibiarkan
Hukum

Alvin Lie Geram Penipu Melal..

31 Oktober 2020 10:06
Haikal Hasan: Protes Ke Prancis Harus Sesuai Akhlak Nabi Muhammad
Hukum

Haikal Hasan: Protes Ke Pran..

30 Oktober 2020 18:55
KPK Buka Kemungkinan Jerat Eks Sekretaris MA Dengan TPPU
Hukum

KPK Buka Kemungkinan Jerat E..

30 Oktober 2020 15:34
PKPU Dikabulkan, Nasabah Desak KSP Lima Garuda Kembalikan Uang
Hukum

PKPU Dikabulkan, Nasabah Des..

30 Oktober 2020 15:02
Pembakaran Halte Sarinah Dibongkar Narasi TV, Pemprov DKI Serahkan Proses Hukum Ke Polisi
Hukum

Pembakaran Halte Sarinah Dib..

30 Oktober 2020 12:49
Polisi Bantah Klaim Kuasa Hukum Bahar Smith Soal LP Sudah Dicabut
Hukum

Polisi Bantah Klaim Kuasa Hu..

30 Oktober 2020 10:36