Saksi Bank: Pemilik Hotel Kuta Paradiso Alih Saham Secara Ilegal

Thohir Sutanto, mantan staf China Construction Bank (CCB)/RMOL

Empat saksi dari bank pemberi pinjaman kepada Harijanto Karjadi pemilik hotel Kuta Paradiso di Denpasar pada 1995 menyatakan Harijanto telah mengalihkan  saham  yang digadaikan dalam bentuk piutang secara ilegal tanpa seizin pemberi kredit Bank Sindikat serta memberikan keterangan palsudi atas fakta otentik.

"Kami kaget mengetahui saham Harijanto sebagai jaminan di bank digadaikan atau dialihkan ke pihak lain tanpa seizin bank sindikat,” ungkap Thohir Sutanto mantan staf bank China Construction Bank  (CCB)  Indonesia di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (4/12/2019) terkait kasus penggelapan dan keterangan palsu pemilik Hotel Kuta Paradiso.

Thohir menyatakan karena kasus ini dia ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menghilangkan dokumen agunan bank. Padahal dirinya tidak  pernah melihat apalagi menghilangkannya. Hingga kini jaminan itu masih disimpan di CCB Indonesia.

"Menjual saham jaminan melanggar kesepakatan  bersama," jelasnya di depan Ketua Majelis Hakim Soebandi dan Jaksa Ketut Sujaya.

Tiga saksi lain yang dihadirkan ke pengadilan yakni  Adri Triwidjahjowan, Ignatius Bonto dan Donny Pradono Suleiman yang merupakan staf perbankan pemberi kredit kepada Harijanto. Mereka secara terpisah di ruang pengadilan membenarkan Harijanto menjual saham jaminan ke pihak lain.

"Penerima kredit Harijanto tidak pernah membayar pinjaman termasuk bunga bank. Kami surati namun tidak dipedulikan," kata Adri.

Kasus ini berawal  dari akta perjanjian pemberian kredit No 8 tanggal 28 November 1995 kepada  PT Geria Wijaya Prestige (GWP) yang diwakili terdakwa Harijanto Karjadi selaku Direktur Utama dan Hermanto Karjadi sebagai Direktur.

Dalam perjanjian tersebut PT GWP mendapat pinjaman dari Bank Sindikasi (gabungan 7 bank) sebesar USD 17.000.000. Pinjaman kredit tersebut PT GWP untuk membangun Hotel Sol Paradiso yang kini berganti nama menjadi Hotel Kuta Paradiso di Jalan Kartika Plasa Kuta, Badung.

Sebagai jaminan kredit, PT GWP menyerahkan tiga sertifkat HGB di Kuta serta gadai saham PT GWP milik Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi dan Hartono Karjadi kepada Bambang Irawan sebagai kuasa PT Bank PDFCI yang kemudian bergabung dengan Bank Danamon sebagai agen jaminan.

Pada Maret 2005, Bank Danamon mengundurkan diri sebagai agen jaminan dan menunjuk PT Bank Multicor selaku agen pengganti. Bank Multicor berubah hingga akhirnya piutang PT GWP dipegang PT Bank China Cntruction Bank Indonesia (CCB Indonesia).

Sebelumnya JPU telah mendakwa Harijanto  dengan tiga pasal yaitu Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang pemalsuan akta otentik dan Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian Profesi Advokat DPN Peradi
Hukum

5,8 Ribu Peserta Ikuti Ujian..

10 April 2021 17:50
Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan
Hukum

Kuat Dan Licin, KPK Diminta ..

10 April 2021 12:14
Merasa Hartanya Disita Semena-mena, Valentina Mengadu Ke KSP Dan MA
Hukum

Merasa Hartanya Disita Semen..

10 April 2021 05:01
Cari Keterlibatan Pihak Lain, Pencurian Barang Bukti 1,9 Kg Emas Di KPK Harus Diusut Tuntas
Hukum

Cari Keterlibatan Pihak Lain..

10 April 2021 03:56
Dilaporkan Kader Soal Penipuan, Begini Jawaban Sekjen Berkarya Andi Picunang
Hukum

Dilaporkan Kader Soal Penipu..

09 April 2021 23:37
Pulang Tangan Kosong Usai Geledah PT Jhonlin Baratama, KPK: Barbuk Diduga Dimusnahkan
Hukum

Pulang Tangan Kosong Usai Ge..

09 April 2021 19:12
Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umbara Juga Terima Gratifikasi Dari Dinas Pemerintahan Bandung Barat
Hukum

Selain Tilep Rp 1 M, Aa Umba..

09 April 2021 18:22
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Dan Anaknya Kompak Kenakan Rompi Oranye KPK
Hukum

Bupati Bandung Barat Aa Umba..

09 April 2021 17:13