Markus Nari Divonis 6 Tahun, KPK Ajukan Banding

Terdakwa kasus korupsi Markus Nari/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kepada terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Markus Nari.

"KPK telah menyampaikan secara resmi langkah untuk melakukan banding terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Markus Nari," ucap Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (3/12).

Upaya banding tersebut dilakukan KPK agar uang hasil korupsi tersebut dapat dikembalikan kepada masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti.

Sebab, dalam putusan itu, tuntutan uang penganti yang dikabulkan hanya 400 ribu dolar AS. Uang tersebut diduga diterima terdakwa dari Andi Narogong di dekat Stasiun TVRI Senayan.

"Sedangkan dugaan penerimaan lain, yaitu 500 ribu dolar AS saat ini tidak diakomodir dalam putusan tingkat pertama tersebut," kata Febri.

Padahal, KPK meyakini dugaan penerimaan dari Narogong melalui mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo di ruang rapat Fraksi Golkar tersebut terbukti di pengadilan. Banding tersebut diharapkan bisa mengembalikan penerimaan 900 ribu dolar AS secara maksimal.

"Oleh karena itu, KPK mengajukan banding. Karena KPK cukup meyakini, seharusnya terdakwa terbukti menerima 900 ribu dolar AS atau setara lebih dari Rp 12 miliar sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara," ujar Febri.

Markus Nari divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan bersalah memperkaya diri sendiri senilai 400 ribu dolar AS dari proyek e-KTP.

Dalam vonis itu, Markus juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 400 ribu dolar AS. Uang tersebut terkait dengan penerimaan Markus dari proyek pengadaan e-KTP. Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan bagi Markus, yaitu pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Selain itu, Markus juga dinyatakan bersalah karena merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus dinilai sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus terdakwa.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20