Diduga Terlibat Banyak Kasus, Massa Gempur Desak KPK Tangkap Putra SBY

Senin, 02 Desember 2019, 17:31 WIB

Massa Gempur/Net

Puluhan orang yang menamakan diri Gerakan Pemuda Selamatkan Uang Negara (Gempur) mendesak KPK untuk memeriksa Edhie Baskoro Yudhoyono. Ibas, putra kedua Presiden keenam RI SBY itu disebut-sebut diduga terlibat beberapa kasus korupsi.

Koordinator Lapangan Gempur, Revi mengatakan, Ibas diduga terlibat beberapa kasus korupsi salah satunya kasus KTP elektronik.

"KPK harus segera tangkap dan periksa Ibas atas berbagai dugaan tindak pidana korupsi, diantaranya kasus KTP-el dengan menerima uang 500 ribu dolar Singapura dari Setya Novanto, keterlibatan dalam kasus suap dengan menerima uang dari Permai Grup 100 Ribu dolar Singapura," kata Revi dalam orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/12).

Selain itu, Ibas juga diduga terlibat kasus dugaan SKK Migas lantaran menerima sejumlah uang dari SKK Migas sebesar 500 ribu dolar Singapura.

"Juga dengan keterlibatan saudara Ibas dalam kasus dugaan SKK MIGAS dengan menerima uang dari Prof. Rudi Andini kepala SKK Migas sebesar 500 ribu dolar Singapura melalui orang kepercayaan Prof. Rudi Andini Bernama Ardi," tambah Revi.

Ibas, lanjut Revi, diduga kuat merupakan orang yang meminta sejumlah uang setoran dari kasus korupsi Putu Sudiartana (suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018) yang merupakan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat.

"Kami mendesak agar KPK segera periksa dan tetapkan saudara Ibas dalam dugaan keterlibatan kasus dengan Putu Sudiartana dengan mengumpulkan uang fee untuk di setor ke Ketua Fraksi Demokrat sebesar 50 ribu. Dugaan saat SBY menaruh Ibas sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI, agar memainkan proyek anggaran, mengeruk APBN," pungkas Revi.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53