Azmi Syahputra: Ada Yang Salah Dalam Penanganan Kasus Lutfi Sang Pembawa Merah-Putih

Lutfi cium kening ibundanya/Net

Proses hukum yang dialami remaja bernama Lutfi Alfiandi menyusul kerusuhan menolak sejumlah RUU yang dianggap dipaksakan, penting untuk diperhatikan penyelenggara negara. Pemerintah seharusnya melihat secara mendalam persoalan ini.

"Umumnya perlawanan rakyat muncul karena ada rasa ketidakadilan. Peristiwa yang terjadi ini karena sebab akibat (causality). Seharusnya pemerintah dan pemegang kekuasaan sadar diri dan melakukan evaluasi secara objektif," kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, dalam dialog dengan redaksi, Jumat malam (29/11).

"Yang ribut dan saling rebut itu siapa? Yang buat gaduh kondisi negara itu siapa? Kok tega 'menumbalkan' remaja ini atas nama keamanan nasional, atas nama ketertiban?" sesal Azmi terhadap proses hukum yang menimpa Lutfi.

Baginya, proses hukum yang diterapkan kepada Lutfi kurang tepat dan lari dari tujuan filosofi hukum. Proses yang dilalui Lutfi telah mengamputasi hak kemanusiaannya

Azmi yang adalah dosen Hukum Pidana di Universitas Bung Karno (UBK) ini berpandangan, Jaksa seharusnya tak buru-buru menerima berkas perkara yang dilimpahkan polisi. Bagaimanapun, peristiwa tersebut bukan hal biasa. Juga, bukan kemauan remaja pembawa bendera Merah-Putih itu.

Catatan lain yang disampaikan Azmi adalah soal pencegahan dan pembinaan yang terkesan lemah kepada remaja seumuran Lutfi.

"Kenapa cuma dia seorang yang ditahan? Apa karena alasan viral di medsos? Penegakan hukum yang begini kan janggal sekali," ujarnya.

Hal lain yang perlu dilihat di luar sisi yuridis adalah rasa kemanusiaan dan aspek sosiologis, termasuk kepentingan hukum yang lebih luas. Misalnya hak kemanusiaan dan dampak lingkungan yang tidak sesuai terhadap perkembangan jiwa seorang remaja.

"Ini yang penting diperhatikan. Akibat ditahan, haknya diabaikan dan bisa memperburuk keadaan psikis remaja ini karena harus menjalani masa tahanan," urai Azmi.

"Cara pandang dan pemikiran prinsip pemidanaan harus dapat ditempatkan secara benar dan tepat. Karenanya jika dikaitkan dalam kasus Lutfi, penerapan prinsip pemidanaan dirasa kurang tepat," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Sempat Ada Perlawanan, Tim KPK Terpaksa Dobrak Persembunyian Nurhadi Dan Keluarga
Hukum

Sempat Ada Perlawanan, Tim K..

02 Juni 2020 12:15
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
Hukum

Bambang Widjojanto: Meski Ma..

02 Juni 2020 11:57
Setelah Tangkap Nurhadi, Tugas Berat KPK Ciduk Harun Masiku Dan Tuntaskan Kasus Cak Imin
Hukum

Setelah Tangkap Nurhadi, Tug..

02 Juni 2020 10:58
Penangkapan Nurhadi Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia Peradilan
Hukum

Penangkapan Nurhadi Jadi Pin..

02 Juni 2020 10:11
Selain Nurhadi Dan Menantu, Ternyata KPK Juga Angkut Istri Nurhadi Tin Zuraida
Hukum

Selain Nurhadi Dan Menantu, ..

02 Juni 2020 09:29
Penangkapan Nurhadi Harus Jadi Penyemangat KPK Mencari Harun Masiku
Hukum

Penangkapan Nurhadi Harus Ja..

02 Juni 2020 09:15
Pelarian Terhenti Di Jaksel, Nurhadi Dan Menantunya Ditangkap Di Sebuah Rumah
Hukum

Pelarian Terhenti Di Jaksel,..

02 Juni 2020 00:56
DPO Sejak Februari, KPK Tangkap Nurhadi Dan Menantunya Di Jakarta Selatan
Hukum

DPO Sejak Februari, KPK Tang..

02 Juni 2020 00:31