Neta: Desakan Firli Harus Mundur Dari Polri Bentuk Ketakutan Internal KPK

Firli Bahuri/Net

Beberapa pihak terus mendesak agar Komjen Firli Bahuri mundur sebagai anggota Polri aktif setelah resmi menjabat Ketua KPK. Padahal, sesuai pasal 29 UU 19/2019 tentang perubahan atas UU 30/2002 tentang KPK, Perwira Tinggi (Pati) Polri itu tidak diwajibkan mundur.

Ketua Presidiun Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai, deskan mundur kepada Firli sebagai bentuk ketakutan dari Internal KPK sendiri.

"Desakan agar Firli mundur dari Polri hanya dilakukan oleh oknum-oknum KPK yang takut dengan kehadirannya memimpin lembaga anti rasuha itu," kata Neta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/11).

Pimpinan KPK yang berasal dari Pati Polri bukan hal yang baru. Kini muncul masalah karena oknum-oknum yang merasa menjadi penguasa di KPK selama ini ketakutan. Terutama oknum-oknum yang disebut sebagai "Polisi Taliban".

"Padahal bagi masyarakat luas tidak masalah apakah Firli jenderal aktif atau tidak," ujar Neta.

Ada dua hal yang menurut Neta menyebabkan ketakutan pihak internal KPK dengan hadirnya Firli sebagai Ketua KPK yang ditetapkan melalui proses demokratis di DPR. Pertama, alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

"Sehingga dia tahu persis borok-borok dan orang-orang yang menjadi biang kerok di lembaga antirasuha itu," ungkap Neta.

Kedua, Firli akan mereformasi KPK dengan paradigma baru sehingga kepentingan orang-orang yang sok kuasa di KPK akan tersapu.

Kedua hal tersebut, kata Neta, akan mudah dilakukan Firli, mengingat pangkat Komisaris Jenderal bintang tiga akan mampu mengimbangi jika terjadi aksi boikot oleh kelompok "Polisi Taliban".

"Firli tinggal mengerahkan para penyidik dari Polri," tukasnya.

Dengan demikian desakan Firli agar mundur sebagai anggota Polri aktif lebih kepada kepentingan oknum tertentu lantaran sama sekali tidak menyangkut kepentingan masyarakat. Kalaupun Firli ke depanya menyalahgunakan posisinya sebagai jenderal aktif, tentu masyarakat bakal bereaksi untuk mengkoreksinya.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53