PKS: Jangan Deportasi WNA China, Hukum Saja Di Sini Sekeras-kerasnya

WN China pelaku penipuan/Net

Pihak kepolisian diminta menindak tegas 66 warga negara asing (WNA) asal China yang berhasil dibekuk lantaran diduga melakukan tindak pidana penipuan.

Begitu kata Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di kantornya, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Menurut HNW, sapaan akrab Hidayat, Indonesia adalah negara kedaulatan. Karena itu hukum di Indonesia juga harus berdaulat.

"Segala yang bisa menggerogoti kedaulatan kita, siapapun yang melanggar hukum di daerah kekuasaan hukum di Indonesia, ya diberikan sanksi sekeras-kerasnya," ujarnya.

Selain efek jera, hal itu juga untuk membuktikan penegakan hukum Tanah Air bisa menjadi contoh di mata dunia.

Karena itu, Wakil Ketua MPR RI itu menyarankan pemerintah tidak mendeportasi 66 WNA China yang sudah diamankan Polri. Sebab, ketika para WNA itu dideportasi dikhawatirkan akan mendaur ulang masalah serupa.

"Jangan dideportasi (tapi) hukum di sini. Kalau dideportasi, mereka tidak dikenakan sanksi hukum. Entah dihukum atau tidak, mungkin dilepaskan lagi? Balik lagi ke Indonesia," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53