Permintaan KPK Ke Interpol Cari Sjamsul Nursalim Tidak Berdasar Hukum

Maqdir Ismail/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menjatuhkan vonis bebas pada mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Dalam putusan itu, MA secara tegas menyatakan bahwa Syafruddin tidak melakukan perbuatan pidana korupsi. Syafruddin juga tidak terbukti merugikan keuangan negara, sebab apa yang dilakukan dalam masa jabatannya sebagai Kepala BPPN hanya menjalankan kewajibannya dan melaksanakan perintah jabatan.

Begitu tegas ahli hukum senior Maqdir Ismail menanggapi permintaan KPK kepada Polri dan Interpol untuk menangkap pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim yang menjadi tersangka dalam kasus SKL BLBI.

“Oleh karena dalam perkara SAT yang didakwa bersama-sama dengan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, maka secara mutatis mutandis Sjamsul Nursalim dan Ibu Itjih Nursalim juga tidak melakukan perbuatan pidana korupsi,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (22/11).

Atas alasan itu, dia menilai bahwa permintaan KPK ke Kapolri dan Interpol merupakan tindakan berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. Jika hal itu dilakukan, maka bisa disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama penegakan hukum.

“Menurut hemat saya, permintaan KPK adalah pernyataan berlebihan dan tidak berdasarkan atas hukum,” tegasnya.

Maqdir lanjut menjelaskan mengenai putusan MA untuk Syafruddin. Dijelaskan bahwa pemberian surat keterangan lunas (SKL) oleh BPPN kepada SN dianggap bukan merupakan perbuatan pidana. Dengan kata lain, pihak penerima SKL tidak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan pidana.

“Jadi kalau KPK menganggap ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh penerima SKL, tentu pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru,” tegasnya.

Kolom Komentar


Video

"Indonesia" karya Jaya Suprana oleh Pentaboyz

Rabu, 01 Juli 2020

Artikel Lainnya

Firli Bahuri Benarkan Ada OTT KPK Malam Ini
Hukum

Firli Bahuri Benarkan Ada OT..

02 Juli 2020 23:24
Tabrak UU, Badan Penyelenggara Produk Halal Digugat Ke PTUN
Hukum

Tabrak UU, Badan Penyelengga..

02 Juli 2020 23:18
Perlahan Tapi Pasti, Pelaku Pembobolan Jiwasraya Mulai Terungkap
Hukum

Perlahan Tapi Pasti, Pelaku ..

02 Juli 2020 21:18
Jaksa KPK Ungkap Ada Sosok Penyandang Dana Selain Harun Masiku
Hukum

Jaksa KPK Ungkap Ada Sosok P..

02 Juli 2020 21:15
Saat Bersaksi, Donny Tri Istiqomah Akui Pernah Bertemu Harun Masiku Dan Diberi Duit Rp 100 Juta
Hukum

Saat Bersaksi, Donny Tri Ist..

02 Juli 2020 19:27
Donny Tri Istiqomah Sebut Hasto Kristiyanto Tak Setuju Saeful Bahri Temui Riezky Aprilia Di Singapura
Hukum

Donny Tri Istiqomah Sebut Ha..

02 Juli 2020 17:36
Seharusnya Tim Novel Baswedan Ajukan Keberatan Di Awal Sidang, Bukan Ke Ombudsman
Hukum

Seharusnya Tim Novel Basweda..

02 Juli 2020 15:52
Perkara Penerimaan Uang Seleksi Calon Anggota KPU Papua Barat, Sepupu Wahyu Setiawan Akui Ada Transfer Rp 500 Juta
Hukum

Perkara Penerimaan Uang Sele..

02 Juli 2020 14:14