Masinton: KPK Tidak Perlu Istimewakan Pelapor Sekalipun Presiden

Masinton Pasaribu/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu tahu siapa pelapor suatu kasus untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Begitu dikatakan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyikapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya laporan Presiden Joko Widodo yang tidak diproses KPK.

"KPK harusnya tidak perlu tahu siapa yang melaporkan itu, tidak perlu menyistimewakan siapa yang melapor," ujar Masinton saat berbincang Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/11).

"KPK harusnya proaktif menindaklanjuti laporan dari siapapun termasuk presiden atau warga negara biasa," imbuh politisi muda PDI Perjuangan ini.

Masinton mengingatkan KPK bahwa laporan Presiden tidak mesti atas nama Joko Widodo. Tetapi, bisa saja dalam laporan itu kepala negara menunjuk nama lain.

"Itu kan Presiden bisa menunjuk siapapun yang beliau delegasikan baik secara formal atau informal untuk menyampaikan suatu laporan kasus dugaan korupsi yang terjadi," jelasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo pernah bercerita soal kasus korupsi besar. Cerita itu disampaikan saat Jokowi menunjuknya menjadi Menko Polhukam.

Meski tak membeberkan kasus secara spesifik, Mahfud menyampaikan Jokowi sudah melaporkan kasus besar itu ke KPK. Namun kasus korupsi besar itu tak kunjung diungkap.

"Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini, tapi enggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu kejaksaan, kepolisian. Sehingga kita normal kembali," kata Mahfud saat menjamu para tokoh di kantornya, Jakarta, Senin kemarin.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20